AMBON, SPEKTRUM – Maluku pernah didera konflik kekerasan antar warga tahun 1999-2002, dimana rentan dengan aksi teror dan kekerasan atas nama agama dan etnis. Namun sejumlah lembaga kredibel di Indonesia menetapkan Maluku sebagai provinsi yang paling rukun dan toleran di Indonesia.
“Relasi sosial antar masyarakat mulai berlangsung hangat meskipun pemukiman warga masih tersegregasi atau terpisah berdasarkan komunitas. Meski begitu, masyarakat telah menemukan jembatan penghubung melalui nilai budaya dan kearifan lokal. Hal ini memberikan kontribusi penting bagi bangunan perdamaian dan persaudaraan,” kata Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Maluku, Frona Koedoeboen, saat membuka Kegiatan Agama, Sosial dan Budaya, di Hotel Blitz Ambon, Kamis, (05/03/2020).
Kegiatan ini diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Bidang Agama, Sosial dan Budaya.
Berdasarkan hasil survei Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, dan Setara Institut di tahun 2018 lalu, menetapkan Maluku sebagai provinsi paling rukun dan toleran di Indonesia.
“Hasil survei BNPT tahun 2019 juga menyebut nilai budaya dan kearifan lokal telah memberi kontribusi bagi pencegahan radikalisme,” ungkap Gubernur.
Mantan Komandan Korps Brimob Polri itu mengajak masyarakat Maluku mensyukurinya. Sebab kondisi keamanan yang kondusif juga peran serta dan partisipasi masyarakat.
“Harus disyukuri, selama dua dekade pasca konflik, terdapat perkembangan positif ditandai dengan kondisi yang aman dan damai,” timpalnya.
Mantan Kapolda Maluku ini pun mengapresiasi inisiatif BNPT dan FKPT serta mendorong internalisasi nilai agama dan budaya kepada guru dan anak didik di sekolah, guna meningkatkan pemahaman keagamaan dan perilaku sosial yang moderat.
“Tanggung jawab pencegahan radikalisme dan terorisme bukan menjadi tugas pemerintah saja, melainkan juga tugas seluruh masyarakat Maluku yang peduli dengan perdamaian,” ucapanya.
Era digital sekarang ini, lanjutnya, berita bohong mudah memapar generasi muda.
“Disinilah peran aktif masyarakat yang direpresentasikan oleh para guru untuk terlibat aktif dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah guna menumbuhkan Moderasi Beragama atau penghindaran keestreman atas nama agama,” tandasnya. (S-16)
