SK Bodong Libatkan Orang Luar BKPSDM, 45 ASN Serahkan Rp74,7 Juta

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Praktik dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diduga melibatkan pihak dari luar BKPSDM.

Seorang perempuan non-ASN berinisial G disebut menjadi aktor yang menghimpun uang, mengakses akun MyASN milik guru, hingga menyerahkan dokumen kenaikan pangkat yang belakangan dinyatakan tidak sah.

Hasil audit Inspektorat mengungkap, sebanyak 45 ASN dari sekitar 20 sekolah menyerahkan uang dan dokumen untuk pengurusan kenaikan pangkat tersebut. Total uang yang terkumpul mencapai Rp74,7 juta, sementara kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK bodong berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.

Temuan itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026). Audit yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 tersebut juga mengidentifikasi tiga inisial yang diduga memiliki peran berbeda, yakni G, JM, dan LR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kasus ini bermula dari komunikasi melalui WhatsApp pada 7 November 2025. Selanjutnya, pada Januari hingga Maret 2026, G mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Namun, dalam proses tersebut, G diduga mulai menghimpun uang dan meminta akses akun MyASN para guru, termasuk username, password, serta kode akses. Ia juga membantu pengurusan penetapan angka kredit secara konvensional hingga pada April-Mei 2026 para guru menerima SK kenaikan pangkat.

Untuk meyakinkan para guru, G diduga menggunakan seragam khaki ASN dan membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Padahal, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.

Kecurigaan terhadap keabsahan dokumen akhirnya muncul setelah BKN menemukan indikasi ketidaksesuaian tanda tangan dan dokumen. Pada 15 Oktober 2026, Kantor Regional IV BKN memastikan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN yang menjadi persyaratan penerbitan SK tersebut tidak pernah diterbitkan.

Dalam pengungkapan kasus ini, Inspektorat menemukan dugaan keterlibatan tiga orang dengan peran berbeda. G diduga menjadi pihak yang menghimpun uang, menggunakan akun MyASN, mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK tidak sah.

Sementara JM, seorang ASN sekaligus mantan operator BKPSDM, diduga menerima dan menginput berkas dari pihak non-ASN serta membantu proses penetapan angka kredit. Meski demikian, Inspektorat tidak menemukan bukti bahwa JM membuat SK bodong. Keterlibatannya dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran prosedur.

Adapun LR, ASN pada BKPSDM, diduga berperan sebagai penghubung antara G, JM, dan para guru, sekaligus mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

Dari hasil pemeriksaan, 45 ASN yang menyerahkan uang dan dokumen dikategorikan sebagai korban. Namun, Bodewin mengingatkan bahwa setiap ASN tetap memiliki tanggung jawab untuk mengikuti mekanisme dan prosedur resmi kepegawaian.

Total uang yang diserahkan para ASN mencapai Rp74,7 juta. Di sisi lain, penyesuaian pembayaran gaji berdasarkan SK tidak sah menyebabkan kelebihan pembayaran dengan potensi kerugian daerah sebesar Rp24,6 juta.

Bodewin menegaskan seluruh SK yang diperiksa tidak memiliki Pertek BKN dan diterbitkan di luar mekanisme resmi pemerintah. Bahkan, Inspektorat menemukan seorang ASN menerima dua SK berbeda, yakni SK tidak sah melalui jalur tidak resmi dan SK asli yang diproses melalui BKPSDM.

‎”Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, SK kenaikan pangkat tersebut dinyatakan tidak sah karena diproses di luar mekanisme resmi pemerintah dan tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tegas Wattimena.

Atas temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan pembenahan sistem pengendalian kenaikan pangkat, peningkatan sosialisasi prosedur resmi, serta pengamanan akses akun MyASN agar tidak diserahkan kepada pihak lain.

BKPSDM juga diminta memverifikasi ulang SK bermasalah dan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, serta pelaksana pembayaran gaji. Pemkot Ambon selanjutnya akan menghitung kembali kelebihan pembayaran Rp24,6 juta dan melakukan pemulihan keuangan daerah sesuai ketentuan.

Tak hanya pembenahan administrasi dan sanksi kepegawaian, Inspektorat juga merekomendasikan agar perkara tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum karena ditemukan indikasi tindak pidana.

“Saya telah memerintahkan Kabag Hukum agar hasil pemeriksaan, termasuk bukti SK asli dan SK bodong, dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bodewin.

Meski audit telah mengungkap modus dan pihak-pihak yang diduga terlibat, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. (RED)