Gubernur Minta Intervensi Pusat, Renovasi RSUD Haulussy Hingga Perbaikan 141 Puskesmas

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Keterbatasan infrastruktur kesehatan masih menjadi tantangan serius dalam pemerataan pelayanan kesehatan di Maluku. Sebanyak 141 Puskesmas di 11 kabupaten/kota membutuhkan rehabilitasi, sementara RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama juga diusulkan untuk direnovasi total pada 2027.

Kondisi tersebut mendorong Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk membenahi fasilitas kesehatan di daerah.

Permintaan itu disampaikan saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (2/11/2026) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrik secara khusus memperjuangkan dukungan pembiayaan untuk pembenahan infrastruktur kesehatan di Maluku dengan target pelaksanaan pada 2027.

Salah satu prioritas yang diajukan adalah renovasi total RSUD dr. M. Haulussy. Sebagai rumah sakit rujukan utama, pembenahan fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemprov Maluku juga menyiapkan penguatan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan fungsi RSUD dr. M. Haulussy yang didukung RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga.

Kedua rumah sakit yang berjarak sekitar 20 menit itu diharapkan dapat mengembangkan layanan secara lebih efektif, menghindari tumpang tindih pelayanan, serta didukung ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis.

Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

“Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegas Gubernur.

Selain rumah sakit rujukan, kondisi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama juga menjadi perhatian Pemprov Maluku. Hendrik mengusulkan dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perbaikan 141 Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kemenkes RI, dari jumlah tersebut, 62 Puskesmas mengalami rusak ringan, 38 rusak sedang, dan 41 lainnya rusak berat.

Kerusakan fasilitas kesehatan ini menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Sebab, Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun rumah sakit rujukan.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku, keterbatasan fasilitas Puskesmas dapat semakin memperberat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. “Jarak antarpulau, kondisi transportasi, dan keterbatasan sarana prasarana menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Karena itu, pembenahan 141 Puskesmas tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas tanpa harus terkendala kondisi geografis.

Pemprov Maluku berharap Kemenkes dapat memberikan dukungan terhadap kedua agenda prioritas tersebut, yakni renovasi total RSUD dr. M. Haulussy dan rehabilitasi 141 Puskesmas.

Dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah, sementara kebutuhan peningkatan infrastruktur kesehatan di Maluku masih cukup besar.

Melalui pembenahan fasilitas kesehatan secara menyeluruh, Pemprov Maluku menargetkan kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan, pulau-pulau besar, hingga kawasan terluar dapat dikurangi. (RED)