AMBON, SPEKTRUM – Pembahasan Peratauran Walikota Ambon (perwali) tentang pemberlakuan PSBB di Kota Ambon yang rencananya mulai berlaku Rabu 24 Juni 2020, ternyata tidak melibatkan lembaga DPRD Kota Ambon secara kolektif.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, kepada Spektrum, di Kantor DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Kamis (18/06/2020) mengaku, pembahasan Perwali tentang PSBB, hanya melibatkan Ketua DPRD Kota Ambon.
“Secara kolektif kita (DPRD) tidak dilibatkan. Tapi mungkin dalam rapat Forkopimda, Ketua DPRD pasti hadir,”katanya.
Meski demikian, dirinya berharap, pembahasan Perwali mestinya melibatkan semua pihak agar dapat memberikan masukan, sekaligus dilakukan uji publik dengan kehadiran keterwakilan semua stakeholder.
“Kita harapkan demikian, jadi sebelum ditandatangani, pemerintah itu mengundang semua stakeholder untuk dapat menerima masukan. Semacam uji publik atau meminta saran dan pendapat misalnya dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Asosiasi pedagang, Asosiasi Angkot, agau unsur lain, supaya masukan-masukan yang mereka sampaikan untuk memboboti Perwali itu sendiri,”tuturnya.
Namun yang terpenting, lanjutnya, tidak muncul persoalan saat aturan itu diterapkan.
“Agar setelah ditandatangani dan diterapkan, sudah tidak ada masalah ditengah-tengah masyarakat,”harap dia.
Selain itu, pihaknya juga menghimbau, agar masyarakat juga harus menaati aturan yang nanti dikeluarkan oleh pemerintah demia kesehatan dan keselamatan bersama.
Karena jika tidak, maka apa yang diupayakan Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, sia sia.
“Kalau pemerintah mengeluarkan aturan lalu masyarakat masih tetap tidak mengindahkan protokol kesehatan, maka proses ini juga kita kira sulit untuk bisa menekan penyebaran virus ini,”ujarnya. (S-01)
