AMBON, SPEKTRUM – Keinginan Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena lakukan rotasi jabatan dalam waktu dekat ini, ditolak sebagian besar fraksi di DPRD Kota Ambon.
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latuponno mengungkapkan sebagian besar fraksi di DPRD Kota Ambon menolak pergantian pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menegaskan penolakan tersebut disebabkan jeda waktu yang sangat pendek dan tidak efektif untuk penataan birokrasi.
“Disisi lain, pembahasan APBD perubahan maupun APBD murni sudah diambang pintu, sehingga dikhawatirkan mengganggu semua proses tersebut,” kata Latupono kepada wartawan di Ambon, Selasa (19/09/2023).
Menurut Latupono, ada beberapa fraksi yang menginterupsi saat rapat Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Kota Ambon.
“Kalau tidak salah Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, dan PBB meminta dengan jeda waktu yang sangat pendek ini, penjabat walikota tidak usah lakukan mutasi lagi, karena tidak efektif untuk penataan birokrasi,” ujar Latuponno.
Latuponno menegaskan, sebaiknya mutasi atau rotasi jabatan itu dilakukan untuk yang non job saja.
Sebab pasca kebijakan non job yang tidak masuk akal dilakukan eks Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, sampai sekarang sesuai perintah undang-undang kepala daerah atau walikota belum melantik mereka yang dinonjobkan.
“Harusnya walikota utamakan yang non job dulu. Kan nonjob itu sudah sekian tahun pasca dilakukan eks Walikota Richard Louhenapessy. Apakah memang perlu rotasi padahal sebagian ASN yang pernah nonjob oleh eks walikota belum juga diselesaikan sebaiknya kembalikan mereka sesuai rekomendasi KASN dan mengisi formasi pejabat sudah pensiun. Sebagian fraksi itu juga meminta untuk mengganti yang pensiun-pensiun saja. Ada beberapa dinas yang pensiun itu diganti saja,” usulnya.
Latuponno mempertanyakan tujuan kebijakan rotasi kepala-kepala OPD untuk saat ini. Sebab dari sisi manapun, kebijakan tersebut tidak efektif.
“Kalau untuk menggeser kepala-kepala OPD yang sementara bekerja maksimal mendorong PAD berikut mendorong peningjkatan pelayanan publik, fraksi-fraksi itu meminta untuk walikota mengkaji lagi, walaupun sudah ada persetujuan dari kementerian,” harapnya.
Politisi Gerindra itu meminta Pj Walikota fokus melaksanakan fungsi utamanya yakni mempersiapkan Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada, ketimbang utak-atik birokrasi yang nantinya terjadi ketidakharmonisan dalam tubuh Pemerintah Kota Ambon.
“Jadi begini, sebaiknya, pak Bodewin fokus melaksanakan tugas dan fungsi utama sebagai seorang Pj Walikota yakni mempersiapkan Pemilu baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada 2024 mendatang. Kenapa kalau rotasi tetap dia lakukan akan mengakibatkan ketidakharmonisan di lingkup Pemkot,” tandas Latuponno. (HS-16)
