SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan tidak akan melindungi pejabat maupun aparatur pemerintah yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Ia bahkan mempersilakan aparat penegak hukum mengambil tindakan jika pelanggaran tetap terjadi meski pemerintah telah mendapat peringatan dan evaluasi.
Hal itu itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hendrik, peringatan dini (early warning system) yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara pemerintahan. Evaluasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, tetapi harus ditindaklanjuti melalui pembenahan sistem dan kepatuhan terhadap aturan.
“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya membuka kembali ruang evaluasi oleh KPK pada tahun mendatang untuk mengukur perkembangan perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tendasnya.
Hendrik mengungkapkan, sejumlah sektor masih membutuhkan pengawasan serius karena memiliki potensi penyimpangan, terutama pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan atau afiliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan seluruh proses pengelolaan pokir dan dana hibah harus berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada intervensi atau kepentingan tertentu yang mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak boleh ada penyimpangan maupun kepentingan tertentu yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Hendrik.
Tak hanya itu, Hendrik juga meminta seluruh aparatur pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam membenahi sistem pemerintahan.
“Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan tanggung jawab seluruh penyelenggara pemerintahan,” jelasnya.
Hendrik mengajak masyarakat dan insan pers mengawal jalannya pemerintahan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
“Kami mengapresiasi pendampingan dan evaluasi KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta LKPP dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Hendrik bersama Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPRD, serta para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota dari kedua provinsi turut membacakan komitmen bersama pencegahan korupsi. (RED)

Tinggalkan Balasan