SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Penurunan belanja daerah Kota Ambon sebesar 16,77 persen pada 2027 menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dihabiskan untuk mengejar penyerapan anggaran.

Penegasan itu disampaikan Bodewin dalam rapat paripurna DPRD Kota Ambon dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 beserta nota keuangan, Senin (16/11/2026).

Dalam rancangan tersebut, Pemkot Ambon mengusulkan belanja daerah sebesar Rp1.141.073.088.845 atau sekitar Rp1,141 triliun. Angka ini turun 16,77 persen dibandingkan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 yang mencapai sekitar Rp1,332 triliun.

Menurut Bodewin, penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong perencanaan yang lebih cermat agar program yang dibiayai benar-benar menjawab persoalan pembangunan.

“APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi program nyata, yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bidewin.

Ia menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan warga.

Berdasarkan rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.167.823.088.845 atau turun 1,95 persen dibandingkan target dalam APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1.190.556.282.597.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261.056.114.119 dan pendapatan transfer sebesar Rp906.766.974.702,29.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp973.994.373.806, belanja modal Rp82.205.210.433, belanja tidak terduga Rp9.029.029.505, serta belanja transfer kepada pemerintah desa sebesar Rp75.846.245.000.

“Struktur tersebut menunjukkan, bahwa belanja operasi masih mendominasi kebutuhan anggaran daerah. Adapun belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan fisik, dan pengadaan aset pemerintah direncanakan sebesar Rp82,2 miliar,” ujarnya.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan dirancang sebesar Rp1,1 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran 2026. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp56,85 miliar.

Di luar persoalan anggaran, Bodewin juga menyoroti sejumlah tantangan ekonomi yang harus ditangani pada 2027. Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,69 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, serta pengangguran terbuka 11,67 persen.

Bodewin mengakui, pengangguran masih menjadi persoalan serius karena tingkat pengangguran terbuka di Ambon tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Maluku.

Untuk menekan angka tersebut, pemerintah akan mendorong sektor ekonomi produktif melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, kemudahan perizinan, insentif investasi, percepatan realisasi belanja pemerintah, serta pengembangan pariwisata dan UMKM.

“Selain itu, kreativitas dan kontribusi badan usaha milik daerah juga diharapkan, semakin berkembang sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kota Ambon,” imbuhnya.

Sementara untuk mengendalikan inflasi, pemerintah akan memperkuat empat langkah utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Arah pembangunan Ambon 2027 juga difokuskan pada percepatan transformasi digital dan pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan sektor produktif, pariwisata, UMKM, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Bodewin mengingatkan agar program pemerintah tidak terjebak pada kegiatan rutin yang hanya menghabiskan anggaran. Setiap alokasi harus berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta perluasan lapangan kerja.

“Setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah harus direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara tepat. Saya berharap, pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kota Ambon dapat berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat,” katanya. (RED)