Puluhan SK Bodong di BKPSDM Ambon, Steven Bicara Prosedur, Fakta Berkata Lain

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Terbongkarnya 45 surat keputusan (SK) kenaikan pangkat yang diduga asli tapi palsu (aspal) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon membuka persoalan serius dalam tata kelola administrasi kepegawaian. Bukan hanya menyangkut keabsahan dokumen, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.

Ironisnya, di tengah mencuatnya persoalan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Ambon, Steven Dominggus, justru memaparkan mekanisme pengusulan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) yang diklaim berjalan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi kepegawaian.

Steven menjelaskan, pengusulan kenaikan pangkat dilakukan secara berkala sebanyak 12 kali dalam setahun atau setiap bulan. Setiap pegawai wajib memenuhi persyaratan masa kerja, pangkat, serta penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat baik.

Usulan kemudian disampaikan melalui BKPSDM untuk diverifikasi sebelum diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Makassar maupun BKN Pusat. Berdasarkan hasil verifikasi, BKN menerbitkan pertimbangan teknis sebagai dasar penerbitan SK kenaikan pangkat.

Apabila persyaratan belum terpenuhi, berkas dikembalikan untuk diperbaiki dan diusulkan kembali pada periode berikutnya.

Steven bahkan memastikan, pegawai yang mengalami kendala administrasi tetap mendapatkan pendampingan BKPSDM hingga seluruh persyaratan terpenuhi. Sementara ASN yang menjalani hukuman disiplin dapat ditangguhkan proses kenaikan pangkatnya.

Namun, penjelasan normatif tersebut justru memunculkan pertanyaan ketika dihadapkan dengan persoalan 45 SK yang kini menjadi sorotan.

Jika mekanisme verifikasi dan pengawasan berjalan sebagaimana dijelaskan, bagaimana mungkin puluhan SK bermasalah bisa muncul di lingkungan birokrasi Pemkot Ambon?

Penelusuran Spektrum di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku mengungkap adanya persoalan administrasi yang tidak bisa dipandang sebagai kekeliruan prosedural biasa.

Sumber internal Spektrum di BKD Maluku mengungkapkan, persoalan SK tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BKN.

“Bahkan, sebanyak 12 berkas telah dikirimkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dengan dua berkas di antaranya dikembalikan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan dokumen kepegawaian tersebut membutuhkan pemeriksaan serius, bukan sekadar penjelasan mengenai mekanisme rutin kenaikan pangkat,” kata sumber.

Terlebih, lanjut sumber, munculnya dokumen yang dipersoalkan keabsahannya mengharuskan adanya penelusuran terhadap proses penerbitan, pihak yang mengusulkan, pejabat yang memverifikasi, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan dokumen.

“Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menjelaskan tentang prosedur kenaikan pangkat telah berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Munculnya 45 SK yang diduga bodong menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, perlu memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja dan sistem pengawasan BKPSDM, termasuk mengevaluasi peran Steven Dominggus selaku pimpinan instansi yang bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian.

“Evaluasi tersebut penting untuk memastikan apakah persoalan ini murni akibat pemalsuan oleh oknum tertentu atau terdapat kelemahan pengawasan internal yang memungkinkan dokumen bermasalah beredar dalam sistem birokrasi,” tandasnya.

Masyarakat lanjutnya, berhak mengetahui bagaimana 45 SK tersebut bisa muncul, siapa yang mengurus, siapa yang memproses, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan dari penerbitannya.

“Jangan sampai penjelasan mengenai mekanisme administrasi justru berhenti sebagai pembelaan normatif, sementara substansi persoalan dan pertanggungjawaban atas munculnya puluhan SK bermasalah tidak pernah terungkap,” ingatnya.

Sebab, persoalan ini bukan sekadar urusan kenaikan pangkat ASN, melainkan menyangkut integritas sistem kepegawaian dan kredibilitas Pemerintah Kota Ambon. (Tim)