PIRU,SPEKTRUM – Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran tahun 2023 yang telah dibahas sebelumnya bersama Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akhirnya ditetapkan melalui Paripurna DPRD Seram Bagian Barat, Senin (28/11/2022).
Berdasarkan kajian BANGGAR DPRD dan Tim Anggaran Pemda SBB, kedua lembaga ini menyetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang di sertakan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Pj Bupati SBB Andi Chandra As’ Adudin bersama Ketua DPRD SBB Abdul Rasitd Lisaholitd.
Dari hasil kajian kedua lembaga tersebut telah merumuskan jumlah anggaran yang di peroleh dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.955.391.523.500 ( Sembilan ratus limah puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sementara belanja daerah sebesar Rp.1.026.371.933.348. ( satu triliun dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan tarus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah ),
Disamping itu terdapat pembiayaan yang terbagi menjadi tiga yaitu pembiayaan Neto sebesar Rp.70.980. 409.848 ( Tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah, selain pembiayaan Neto adapula pembiayaan yang menampung silpa sebesar Rp.75.480.409.848 ( tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembila ribu delapan ratus empat pulu delapan rupiah ) dan pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp.4.500.000.000 ( empat miliar lima ratus juta rupiah ).
PJ Bupati SBB Andi Chandra As’ Adudin dalam sambutannya mengatakan, belanja daerah yang di sepakati bersama telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggara pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.
Olehnya itu melalui Paripurnah ini saya berharap agar APBD tahun anggaran 2023 yang telah kita bahas dapat berjalan optimal, sehingga
kepentingan masyarakat terlayani dengan baik.
Keseriusan pemerintah guna melancarkan pembangunan di daerah perlu kita kawal bersama agar kemaslahatan masyarakat ikut terjawab. (MG-06)
 DPRD){kind=link}