AMBON, SPEKTRUM – Aktivitas eksplorasi PT. Waragonda Indogarnet Pratama di area pertambangan Batu Granite (Granum), tepatnya di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten SBB dihentikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kemarin.
Penghentian segala aktivitas perusahaan ini, ditandai dengan penutupan lokasi pertambangan Batu Granite oleh Bupati SBB Mohamad Yasin Payapo, atas perintah Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Bupati SBB Mohsmad Yasin Payapo menyegel lokasi tambang Batu Granite dengan memasang papan larangan berlogo Pemda Kabupaten SBB.
“Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sudah mencabut patok perusahaan dan memberikan tanda larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan tambang batu granite di Desa Tahalupu,” ungkap Bupati SBB.
Menurutnya, jika perusahan tersebut mengantongi ijin dari Gubernur, sementara Pemda SBB tidak, maka patut dipertanyakan keberadaan PT.WIP.
“Perusahan ada ijin dari Gubernur Maluku era kepemimpinan Said Assegaf tahun 2018. Karena Pemda SBB belum mengeluarkan ijin prinsip, sehingga perusahan tersebut tidak bisa melakukan ekplorasi,” tegasnya.
Sementara ijin dari Pemerintah Desa Tahalupu, selaku pemilik ulayat juga belum dikeluarkan.
“Sebagai representasi UU Ulayat, maka pihak Pemerintah Desa wajib mengeluarkan ijin sebelum perusahaan melakukan eksplorasi,” terangnya.
Di tempat terpisah Ketua DPD Aliansi Indonesia Provinsi Maluku, Hj M. Husein Wasahua mengharapkan, Gubernur Maluku dapat meninjau langsung keberadaan perusahaan tersebut.
“Harapan masyarakat kepada Gubernur Maluku untuk langsung turun ke lokasi dan melihat aktivitas eksplorasi hasil tambang di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang di SBB itu,” pintanya.
Dia mengatakan, masih ada oknum-oknum tertentu yang diduga melakukan komunikasi terselubung dengan pihak perusahaan demi aktivitas ekaplorasi.
“Hal ini ditakutkan ada oknum-oknum tertentu yang diduga sengaja melawan pemerintah untuk menghasut pihak perusahaan untuk tetap melakukan ekplorasi. Untuk itu Gubernur Maluku harus turun langsung,” harapnya. (MG-06/S-05)
