SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Kasus dugaan penerbitan 45 surat keputusan (SK) kenaikan pangkat ilegal di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mulai memasuki babak hukum.
Pemkot Ambon mengaku telah membawa laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri setelah sebelumnya diproses melalui Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Pernyataan Kepala Bagian Hukum Pemkot Ambon, Hendrik Toisutta, kepada Spektrum, Rabu (11/11/2026), sekaligus mengonfirmasi bahwa persoalan SK yang diduga bodong tersebut tidak lagi sebatas masalah administrasi kepegawaian.
“Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, atas arahan Wali Kota Ambon, telah melakukan proses pada Reskrim Polresta Pulau Ambon P.P. Lease. Kemarin sudah dibawa laporannya ke Bareskrim dan selanjutnya kita akan menunggu proses dari Bareskrim untuk ditindaklanjuti,” ungkap Hendrik.
Langkah membawa laporan ke Bareskrim memperlihatkan bahwa Pemkot Ambon mulai menempuh jalur hukum untuk mengungkap dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret aparatur di lingkungan pemerintahannya sendiri.
Hendrik menyebut, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Pihak berinisial GS dilaporkan atas dugaan perbuatan yang disangkakan melanggar Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP.
“Pelaporan kemarin yang disangkakan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Kita patut menduga yang bersangkutan GS melakukan pemalsuan dokumen dengan Pasal 391 dan 392 KUHP. Namun, pembuktian apakah GS bersalah masih dalam proses penyidik setelah Pemerintah Kota Ambon melakukan pelaporan,” tegasnya.
Pernyataan Hendrik tersebut menegaskan bahwa Pemkot telah mengambil langkah hukum terhadap dugaan keterlibatan GS. Meski demikian, penyidikan aparat penegak hukum tetap menjadi penentu untuk membuktikan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Tidak hanya berhenti pada laporan pidana, Pemkot Ambon juga mulai mengarahkan perhatian terhadap dugaan keterlibatan dua ASN berinisial LM dan JM.
Hendrik memastikan keduanya akan diperiksa melalui mekanisme kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk mengungkap sejauh mana peran masing-masing dalam persoalan dugaan penggunaan SK kenaikan pangkat ilegal.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun ketentuan kepegawaian, keduanya dapat dijatuhi sanksi sesuai aturan. Bahkan, sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai ASN,” terangnya.
Sementara itu, salah satu mantan pejabat di BKD Maluku mengingatkan agar kasus dugaan 45 SK bodong ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Ambon untuk membongkar persoalan secara menyeluruh.
“Sebab, penerbitan dokumen kepegawaian bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan tahapan administrasi, verifikasi, dan kewenangan pejabat terkait,” terangnya
Karena itu, penyidikan tidak semestinya hanya berfokus pada pihak yang dilaporkan, sementara kemungkinan adanya persoalan dalam sistem pengawasan internal justru terabaikan.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena perlu memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung transparan, termasuk mengevaluasi sistem pengawasan di BKPSDM Kota Ambon.
Masyarakat lanjutnya, menunggu lebih dari sekadar pernyataan bahwa laporan sudah dibawa ke Bareskrim. Dia juga menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya pada persoalan 45 SK yang bermasalah, tetapi juga mengungkap penyebabnya, pihak-pihak yang terlibat, serta tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi kepegawaian.
“Jangan sampai kasus ini hanya berujung pada penindakan terhadap beberapa nama, sementara persoalan mendasar yang memungkinkan munculnya puluhan SK bermasalah tetap tidak tersentuh. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib sejumlah ASN, melainkan integritas birokrasi dan kredibilitas Pemerintah Kota Ambon,” ingatnya. (S-03)
Tinggalkan Balasan