AMBON, SPEKTRUM – Puluhan sopir Angkot di Kota Ambon, Senin (28/09/2020), mendatangi kantor DPRD Kota Ambon. Mereka mengaduh soal akses jalan keluar-masuk Terminal Mardika, Jalan Pantai Mardika Kecamatan Sirimau, telah dikuasai para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan.
Ironisnya, aksi berjualan d jjalan raya yang dilakukan para PKL pasca lapak mereka dibongkar, terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Kota Ambon.
Aksi PKL menduduki termiinal Mardika untuk berjualan tersebut, akibat Pemkot Ambon akan merelokasi mereka ke beberapa pasar yang telah ditentukan Pemkot Ambin.
Para sopir mengaku tidak diberikan solusi terkait kondisi jalan yang saat ini dihalangi para PKL.
Di sisi lain, para sopir mereka diminta harus mengangkut penumpang dalam terminal, namun akses jalan keluar sulit dilalui.
Aksi puluhan sopir membawa serta Angkot mereka itu, mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Belakang Soya dan sekitar kantor DPRD Kota Ambon. Para sopir kemudian diterima oleh Komisi III DPRD Kota Ambon.
Menyikapi aksi para sopir angkot tersebut, Ketua Komisi III, Jhony Wattimena mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait lingkup Pemkot Ambon. Mulai Disperindag soal PKL, Dinas Perhubungan tentang rekayasa jalur, juga Dinas PU, serta Satpol PP yang setiap hari melakukan pengamanan areal pasar.
“Kita akan rampungkan bersama dengan Satpol PP, Perhubungam dan Disperindag juga PU. Memang dalam proses revitlasisi, membutuhkan waktu lama untuk menata,” kata Jhony Wattimena.
Sementara itu, Kepala Satuan Pol PP Kota Ambon Josy Lopies mengatakan, pihaknya tidak dapat mengambil tindakan apapun untuk menggeser para PKL dari jalan ray. Alasannya, jumlah pedagang sangat banyak, tidak sebanding dengan jumlah petugas Pol PP yang hanya 10-15 orang.
“Sebenarnya lapak mereka telah disediakan di pasar Transit dan Ole-ole, tapi memang mereka tidak memiliki kesadaran untuk pindah. Padahal kita sudah sama-sama dengan Dinas terkait, dibantu Satpol PP, bahkan TNI/Polri, tidak berhasil juga,”katanya.
Dan saat ini, pihaknya terus memberikan himbauan agar ada kesadaran dari para PKL untuk pindah pada lapak yang telah diseduakan Pemkot Ambon.
“Tetap penertiban akan dilakukan. Tapi saya belum yakin minggu ini. Karena butuh koordinasi. ini manusia banyak, ada sekitar 3.000-an PKL. Kita harus sampaikan dengan baik-baik, kalau kasar, nanti timbul lagi persoalan baru,”tutur Lopies. (S-01)
