Laut Maluku Kaya Ikan, Hendrik Tak Ingin Keuntungan Ekonomi Mengalir ke Luar Daerah

SPEKTRUMONLINE.COM, TUAL – Kekayaan sumberdaya perikanan Maluku tidak boleh hanya menjadi ladang keuntungan bagi investor, sementara masyarakat daerah hanya menjadi penonton.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, pemanfaatan potensi laut harus memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan, penciptaan lapangan kerja, dan keterlibatan pengusaha lokal.

Hal itu disampaikan saat menghadiri peluncuran kerja sama penangkapan ikan Indonesia – Tiongkok melalui skema Technical Coorporation Guidelines (TCG) yang berlangsung di Kota Tual, Kamis (24/9/2026).

Hendrik menginginkan seluruh rantai kegiatan perikanan, mulai dari penangkapan, pendaratan, hingga pengolahan hasil tangkapan itu berlangsung di Maluku agar manfaat ekonominya tidak mengalir ke luar daerah.

Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kerja sama internasional itu harus menjadi pintu masuk bagi pengembangan industri perikanan lokal, bukan sekedar meningkatkan volume penangkapan ikan yang manfaat ekonominya justru dinikmati di luar daerah.

“Dengan 91,71 persen wilayah Maluku berupa lautan, kehidupan masyarakat kami sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, kerja sama skema TGC ini harus memberikan manfaat nyata dan langsung bagi daerah serta masyarakat Maluku,” ujar Hendrik.

Dia menyebut, besarnya potensi perikanan Maluku harus diimbangi dengan pengiatan industri pengolahan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai bisnis perikanan.

Karena itu, Pemprov Maluku mendorong aktivitas penangkapan ikan dalam kerja sama tersebut terintegrasi dengan kegiatan ekonomi di daerah, mulai dari pendaratan hasil tangkapan hingga pengolahan dan distribusi.

“Kami ingin memastikan potensi sumber daya ikan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Maluku. Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan pendaratan hasil tangkapan, proses pengolahan, hingga pembangunan fasilitas pendukung perikanan di daerah ini,” tegas Hendrik.

Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi kelautan di Maluku. Namun, peningkatan produksi perikanan harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan tata kelola sektor perikanan.

“Pemprov Maluku siap mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya, sekaligus mendorong sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha lokal, dan investor asal Tiongkok,” tandas Hendrik. (RED)