KNPI Maluku Bersinergi Edukasi Masyarakat Hadapi Pilkada

AMBON, SPEKTRUM – DPD KNPI Maluku selaku mitra kritis, bersinergi dengan Polda, mengedukasi masyarakat tentang kesiapan menghadapi pesta demokrasi saat masuki kehidupan baru pasca Pandemi Covid -19. Sebab semua akan berdampak signfikan pada kehidupan masyarakat baik aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi.

Untuk itu, pemerintah dan stakeholder terkait diminta menghitung dan mencermati secara benar dampak kehidupan pasca pandemi COVID-19, terhadap keputusan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
Hal ini dikemukakan Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Faisal Saihitua kepada wartawan di Ambon, Sabtu (23/05/2020).

Saihitua berharap, penundaan Pilkada harus melihat dampak penyebaran Covid-19.
“Sudah ada Perppu namun dari sisi legislasi juga masih tarik ulur. Kita disini tidak untuk justifikasi, tapi memberi masukan bagi pemerintah, mari bersama melihat, mengukur, menakar dampak ini kedepan seperti apa,” katanya.

Pemerintah tambahnya, telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020.

“Rekomendasi Gugus Tugas Nasional agar Pilkada tidak dalam waktu dekat, sebab jangan sampai pelaksanaannya masih akan berdampak dengan penyebaran virus corona,” ingatnya.

KNPI kata dia, keluar dari wilayah politik, namun secara objektif melihat bagaimana dampak persoalan ini terhadap masyarakat.
“Ada tren peningkatan kasus Covid-19 tiap waktu, masyarakat susah diatur, tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Satu sisi, hitungan politik mau dikebut,” katanya lagi.

Saihitua meminta masyarakat untuk tudak berpolemik soal waktu pelaksanaan Pilkada.
“Jangan berpolemik soal waktu, mari mengukur bila Pilkada dilangsungkan Desember 2020 dampaknya seperti apa?. Harus ada simulasi oleh pemerintah. Bagaimana juga kalau mundur Maret, Mei atau September 2021 sebagaimana skenario awal yang disimulasi?. Bukan melihat hitung-hitungan politik dan sebagainya,” jelasnya.

Pada prinsipnya, KNPI Maluku beserta seluruh jajaran di kabupaten dan kota
mendukung keputusan yang diambil pemerintah.
Sebab tambahnya, oni tanggungjawab bersama.
“Namun bagaimana pemerintah provinsi, KPUD, elemen masyarakat dan pemuda memberi rekomendasi agar prosesnya berdampak signifikan bagi kehidupan sosial dan terpenting aspek kesehatan masyarakat di empat kabupaten penyelenggara Pilkada,” ingatnya lagi.

Sementara itu, Bendahara DPD KNPI Maluku Alex Belay menegaskan, pada prinsipnya KNPI tetap pada porsi mendukung setiap proses dan tahapan Pilkada pada empat kabupaten di Maluku.
“Kami menghimbau masyarakat mengikuti anjuran pemerintah terkait COVID-19 demi kebaikan bersama,” tegasnya mengingatkan. (S-16)