DOBO, SPEKTRUM – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah mengidentifikasi dan memetakan wilayah laut Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kepulauan Aru. Sebagai tindak lanjutnya, KKP melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut akan menyosialisasikan atau mendiseminasikan hasil tersebut.
Berdasarkan informasi diterima Spektrum kemarin, kegiatan diseminasi atau sosialisasi tersebut rencananya dilakukan hari ini, Rabu, 13 April 2022, bertempat di lantai II, Kantor Bupati Kepulauan Aru. Kegiatan tersebut diinformasikan akan dibuka Wakil Bupat Kepulauan Aru, Muin Sogalrey, SE.
KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut menyosialisasikan hasil tersebut, adalah menindaklanjuti hasil pertemuan di tahun 2021 kemarin.
Diseminasi atau sosialisasi hasil dari KKP ini, melibatkan peserta yang akan mengikuti kurang lebih 25 orang, terdiri dari, unsur Masyarakat Adat, Camat, para Kepala Desa (Kades), Akademisi/Budayawan, nara sumber serta undangan terkait lainnya.
Sebagai sampelnya, KKP mengambil wilayah identifikasi pemetaan pada Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau-pulau Aru. Dengan sampel tersebut, Kabupaten Kepulauan Aru dapat tergambar dalam mengklasifikasi wilayah laut. Apalagi kabupaten berjuluk ‘Jargarian’ ini mempunyai hasil laut terbesar di Provinsi Maluku, terutama ikan.
Dari kegiatan sosialisasi hasil identifikasi dan pemetaan wilayah laut yang dilakukan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut ini, bisa memberikan hasil maksimal bagi para nelayan. Selain itu, ada regulari yang memberi ruang lebih besar kepada nelayan-nelayan lokal.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga dipastikan akan mendorong perkembangan masyarakat, khususnya para nelayan yang masuk dalam wilayah Masyarakat Adat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan. (HS-05)
