SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, ingin setiap pimpinan TNI, Polri dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku memiliki ikatan adat dengan masyarakat setempat. Gagasan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Ia mendorong Majelis Latupati Maluku merumuskan mekanisme pengukuhan para pejabat tersebut sebagai anak adat, sehingga hubungan yang terbangun tidak sebatas ikatan kedinasan.
Menurut Vanath, pengakuan adat ini penting untuk membangun kedekatan emosional sekaligus memperkuat hubungan historis antara para pemimpin dengan masyarakat Maluku. Bahkan, ikatan tersebut diharapkan tetap melekat meskipun para pejabat telah mengakhiri masa tugasnya di daerah ini.
Ia meminta Majelis Latupati tidak hanya menjadikan gagasan tersebut sebagai wacana, tetapi mulai menyusun mekanisme agar dapat diusulkan menjadi program pemerintah daerah.
“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” katanya.
Vanath menjelaskan, para pimpinan yang bertugas di Maluku, meskipun berasal dari luar daerah, merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena memiliki tanggung jawab mengurus dan memberikan pelayanan kepada daerah.
Karena itu, ia mengusulkan pengukuhan sebagai anak adat dengan mengembangkan nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam tradisi masyarakat Maluku.
Namun, ia mengingatkan agar pengukuhan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial dengan pemberian atribut adat. Harus ada dokumen resmi berupa sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani sebagai bukti pengakuan.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” ujarnya.
Vanath juga meminta Majelis Latupati menyusun tata cara pengukuhan berdasarkan ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang sesuai bagi pimpinan TNI, Polri dan pejabat sipil.
Vanath berharap, ikatan adat tersebut dapat menjadi jembatan persaudaraan antara Maluku dan para pemimpin yang pernah mengabdi di daerah ini. Dengan demikian, hubungan emosional dan historis tetap terpelihara sekalipun mereka nantinya bertugas di daerah lain atau menduduki jabatan di tingkat nasional.
Pada kesempatan itu, Vanath juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus Majelis Latupati periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas. Ia berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan program yang belum tuntas dan memperkuat peran lembaga adat bagi kemajuan Maluku.
“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” ujar Vanath. (RED)
Tinggalkan Balasan