SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku mulai menjadi perhatian serius karena tak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat kepulan asap.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Reza Mony, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera mengatasi situasi tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau tim terpadu untuk menangani Karhutla.
Reza menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita menyadari pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Tetapi kondisi Karhutla yang terjadi saat ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah,” tegas Reza, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, pembentukan Satgas terpadu menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat penanganan di lapangan. Tim tersebut dapat melibatkan DPRD, TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, pemerhati lingkungan hingga relawan.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting agar penanganan Karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang terintegrasi juga dibutuhkan untuk mencegah dampak kebakaran dan kerusakan ekologis semakin meluas.
“Dengan begitu, respons di lapangan bisa lebih cepat, dan dampak kerusakan ekologis dapat ditekan agar tidak semakin meluas,” ujarnya.
Tak hanya memperkuat penanganan di lapangan, Reza meminta Pemprov Maluku membangun sistem pelaporan kondisi Karhutla secara real-time. Perkembangan situasi harus diperbarui setiap hari agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi terkini.
“Laporan kondisi di lapangan harus berjalan secara real-time setiap hari. Dengan begitu, pemerintah bisa segera menentukan langkah penanganan dan jika situasinya meningkat, eskalasi dari status siaga menjadi tanggap darurat dapat segera dieksekusi,” tegasnya.
Politisi Partai Hanura itu juga mengingatkan dampak Karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Kepulan asap yang mengepung sejumlah wilayah berpotensi mengganggu kesehatan warga, sehingga penanganan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan, terutama ketika kualitas udara mulai memburuk.
Reza mendorong agar Dinas Kesehatan Provinsi Maluku berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk menyiapkan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak pencemaran udara akibat Karhutla.
“Dampak asap terhadap masyarakat juga harus ditangani. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota harus menyiapkan layanan bagi warga yang terdampak, terutama di wilayah dengan kualitas udara yang memburuk,” tandasnya. (RED)
Tinggalkan Balasan