DOBO, SPEKTRUM – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Aru menemui DPRD setempat, guna mengawal aspirasi dan tuntutan para ASN untuk pembayaran hak berupa TPP tahun 2022.
Padahal, sudah disepekati dan diputuskan sejak 2017 lalu. Setelah hak ASN berupa uang makan dialihkan ke TPP. Namun, TPP para ASN tersebut hingga Agustus 2022 belum dibayarkan.
Keinginan ASN untuk menyampaikan aspirasi itu langsung diterima Ketua DPRD Aru, Udin Belsagawai didampingi Wakil Ketua II, Fenny Silfana Loy. Ketua DPRD langsung membuka RDP dan memimpin jalannya rapat tersebut, dan direspons para anggota DPRD lainnya. Penyaluran aspirasi digelar Selasa, 23 Agustus 2022 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertempat di ruang utama DPRD Aru.
Setelah menyampaikan tuntutan para demonstran, Ketua DPRD Aru, Udin Belsigawai menerima tuntutan untuk para ASN yang diserahkan Korlap, John Karamz dan disaksikan para anggota DPRD dan para ASN Pemkab Aru.
“Kami meminta DPRD untuk mengawal proses dalam pembayaran TPP 2022 selama 12 bulan,” pinta Karamz sebagai perwakilan demontran tersebut.
Tuntutan para ASN lainnya yakni, membayar TPP tidak dalam sistim digital, tetapi dibayar secara manual. “Pemkab Aru harus membayar hak kami berupa TPP secara manual,” tuturnya.
Menanggapi itu, berdasarkan masukan dan usulan para anggota DPRD, pihak DPRD Aru akan memanggil Bupati Aru, dr. Johan Gonga, Sekda, Muhamad Sampe, Kabag Organisasi, Kepala BKD, Kabag Hukum,
Kabag Keuangan dan tim yang mengurus pembayaran TPP kepada PNS setempat.
“Kami akan mengundang para pimpinan dan instansi terkait untuk menjelaskan kenapa tidak dibayar TPP para ASN. Rapat dengan instansi terkait tersebut, akan dilaksanakan pada pukul 14:00 WIT, dan itu janji kami sebagai perwakilan rakyat di Aru ini,” tukas Ketua DPRD Aru, Udin Belsigawai. (HS-05)
 Kabupaten Kepulauan Aru menemui DPRD setempat, guna mengawal aspirasi dan tuntutan para ASN untuk){kind=link}