Ternyata data gizi kronis (stunting) yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), berbeda jauh dengan data yang ditemukan di lapangan oleh Duta Parenting, Widya Murad Ismail.
AMBON, SPEKTRUM – Data yang dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten SBT menyebut dari 14 desa di Kecamatan Kilmuri, hanya ada dua desa yang terdapat kasus stunting, yakni di Kilbon dan Selor. Masing – masing desa tercatat hanya ada satu kasus stunting.
Namun, hasil tinjauan Duta Parenting Widya Murad Ismail saat mengunjungi Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT, justru menemukan hal yang berbeda. Terungkap kasus stunting justru cukup tinggi di wilayah Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu.
Di Kilbon ada 16 anak penderita stunting dan 6 orang kurang gizi dari total anak balita di desa itu sebanyak 24 orang. Sementara di Desa Selor terdapat 10 anak yang stunting dan 1 kurang gizi dari jumlah 26 anak.
“Di Desa Kilmuri, belum semua anak kami periksa. Jadi, ada kemungkinan jumlahnya bisa lebih,” kata dokter Ocha, salah satu anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Maluku, kepada wartawan, Kamis, (13/02/2020).
Ia mengaku seminggu sebelumnya telah turun lapangan lebih dahulu bersama Tim Dokter dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan bakti sosial.
Menyangkut asus stuning yang tinggi di Kilon dan SBT, Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBT, Costansius Kolatfeka kepada Spektrum melalui telepon genggamnya Kamis (13/02), belum bisa memastikan data yang ditemukan Duta Parenting di Kecamatan Kilmuri.
“Saya telah meminta data dari RSUD Bula jika telah diberikan, maka akan saya publikasiakn, agar data tersebut otentik dan tertanggungjawabkan,” kata Costantinus Kolatfeka, yang awalnya mengungkap kasus gizi buruk di SBT.
Menyangkut upaya yang dilakukan Dinkes SBT dalam menanggulangi masalah kurang gizi atau gizi buruk ini, Kolatfeka menjelaskan, pertengahan Januari 2020, setelah data gizi buruk dan stunting terendus, Komisi III DPRD SBT telah mengundang mitra terkait dan membentuk tim gabungan.
“Kemudian Bupati SBT mengeluarkan SK sebagai payung hukum tim tersebut. Dalam tim gabungan ini ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional SBT, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan RSU Bula dan diketuai Kepala Bappeda SBT, Hamzah Ratumena,” jelasnya.
Setelah tim tersebut dibentuk dilanjutkan dengan kunjungan kerja di daerah rawan gizi buruk misalnya di Kian Darat, Tutuktolu, Lianfitu dan beberapa daerah lainnya yang memiliki potensi gizi buruk.
“Daerah yang dikunjungi menjadi target tim gabungan bersama DPRD SBT, ini merupakan langkah bersama dan bukan saja dinas kesehatan namun juga lintas dinas atau OPD dan DPRD SBT,” tandasnya.
Bahkan setelah kunjungan kerja tersebut, barulah Dinkes SBT lakukan imunisasi kerjasama dengan perangkat desa. Termasuk Puskesmas rawst inap dan Pustu telah diinstruksikan Bupati untuk ditingkatkan pelayanannya.
“Setelah adanya temuan tentang maraknya gizi buruk di SBT, saat ini pelayanan kesehatan mulai berbenah,” kata Kolatfeka. (S-16)
