Menurut Hasan, untuk rata-rata nasional, partisipasi masyarakat di Maluku dalam kegiatan vaksinasi relatif rendah karena kurangnya sosialisasi dan upaya dari pemerintah kabupaten/kota untuk menggencarkan pelaksanaan vaksinasi.
Berdasarkan pantauan Ombudsman Perwakilan Maluku, selain kota Ambon, hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi di daerah baru sebatas kepada TNI/Polri dan tenaga kesehatan, sedangkan pegawai negeri sipil hampir 90 persen belum mendapatkan vaksinasi.
Ombudsman, kata dia, telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan menyampaikan imbauan, menyurati dan mengunjungi bupati serta wali kota di berbagai wilayah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi secara terpadu.
“Vaksin sangat penting untuk mendapatkan ‘herd immunity’ (kekebalan komunal) tapi sosialisasi dan pelaksanaan di kabupaten/kota sangat minim, bahkan nampak sekali Bupati dan Walikota di luar Kota Ambon sepertinya tidak peduli,” ujar Hasan Slamat. (*/TIM)
