AMBON, SPEKTRUM – Borok BNI terbuka. Tak hanya di Kantor BNI Cabang Utama Ambon saja. Kejahatan juga terjadi di kantor cabang pembantu (KCP) BNI Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku.
Terkuak Dana Desa atau DD senilai Rp.70 miliar milik 192 Desa, digelapkan alias diselewengkan oknum KCP BNI Maluku Tenggara.
Jhon Manuhutu, salah satu teler di KCP BNI Malra, membenarkan kejadian tersebut.
“Iya betul”. Dua kata singkat ini, disampaikan Manuhutu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon.
Manuhutu dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku dalam perkara korupsi dana Nasabah KCU BNI Ambon sebesar Rp.58,9 miliar. Faradiba Yusuf dan 5 (lima) rekannya adalah terdakwa. Pengakuan Manuhutu itu saat menjawab pertanyaan Farah begitu sapaan Faradiba Yusuf aktor utama dalam pembobolan dana di BNI.
Menurut Farah, saat itu dirinya yang melakukan audit terhadap Manuhutu. Dimana, ada dana Rp.70 miliar DD milik 192 di Kabupaten Malra yang dicairkan tanpa di setor ke Raja/Kades. Manuhutu membenarkan, dirinya diaudit dan Rp.70 miliar itu.
“Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Kajari Tual, dan dana Rp.70 miliar itu diserahkan ke Kades-Kades kan,” tanya Farah, dan di jawab Manuhutu, “ya betul”. Borok BNI ini terbuka dan kabarnya ditangani Kejari Tual.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Yudi Handono, sangat menyesalkan tindakan tersebut bila itu benar. Menurut dia, Dana Desa tidak boleh diselewengkan sembarangan. Karena itu uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat.
Sehingga, kata dia, kalau kasus ini sudah ditangani Kejari Tual, maka harus diproses hukum hingga selesai.
“Saya belum dapat kabar. Tapi sangat kesal kalau itu terjadi. Dana Desa (DD) itu tidak boleh dielewengankan. Itu uang masyarakat, hati-hati. Ini As Intel dan Aspidsus kontrol semua daerah,” singkat dia, saat ditanya media ini, kemarin.
“Kalau memang sudah ditangani Kejari Tual, ya alhamdulilah. Baguslah,” tambah dia. (S-07)
