SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku memberikan dukungan penuh terhadap APBD Provinsi Maluku tahun 2026.
Ketua fraksi, Mu’min Refra mengaku, pihaknya telah mempelajari secara seksama rancangan APBD (RAPBD) yang diajukan Pemprov Maluku, termasuk rencana pinjaman daerah yang diajukan.
Menurutnya, RAPBD yang diajukan telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Dan karena itu, maka fraksi PKB menyatakan menyetujui APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026.
“Kami telah mempelajari RAPBD yang diajukan oleh pemerintah provinsi, termasuk pinjaman. Bagi kami, semua persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi,”kata Mu’min, Rabu (3/12/2025).
Dia menegaskan, fraksi PKB berkomitmen untuk mengawal implementasi APBD 2026 untuk memastikan program-program pembangunan terealisasi secara efektif dan efisien, serta merata di 11 kabupaten/kota.
“Kami akan bersikap responsif dan progresif terhadap upaya mewujudkan program-program fisik yang nyata, dengan tetap mengedepankan pemerataan pada 11 kabupaten/kota di Maluku,”ujarnya.
Dia mengakui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran berdampak signifikan ke daerah, sehingga APBD Maluku tahun 2026 mengalami penyesuaian.
Meskipun demikian, Mu’min mengaku optimis dengan pengelolaan anggaran yang baik, peningkatan kualitas pembangunan, dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku dapat tercapai.
“Fraksi PKB berupaya keras, agar peningkatan kualitas pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di bumi Maluku ini dapat teratasi dengan baik, melalui kebijakan politik makro pembangunan yang terukur dan tersistematik,”katanya.
Dia berharap, semua pihak dapat memberikan dukungan kepada Pemprov Maluku dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga langkah kebijakan yang terukur dan tersistematis dapat terwujud demi kepentingan masyarakat Maluku.
“Kami berharap APBD Maluku tahun 2026 dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan di Provinsi Maluku,”tandasnya. (RED)
