Ambon, Spektrum – Bicara LIN, harus satu pemahaman. Dr. Ruslan Tawari, Koordinator Pusat Unggulan Daerah dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Unpatti ini mengatakan, peran wakil rakyat Maluku ditingkat pusat sudah cukup baik sesuai topuksi mereka. Hanya saja, butuh kolaboratif semua pihak.
“Bukan berarti harus duduk sama-sama setiap saat, tidak juga. Tapi semua pihak harus ambil bagian, sehingga seluruhnya itu tersistematis secara baik,”cetusnya.
Bahwa benar, mereka (wakil rakyat) sudah mengambil langkah dengab berkonsultasi, berjuang sesuai tupoksi mereka. Hanya saja, kolaboratifnya lemah. Samua punya kesadaran yang sama, tapi membangun kolaboratif itu yang lemah.
Ditambah dengan pengakuan Menteri KKP saat rapat bersama DPR RI, dimana dwngan lantang menyampaikan, bahwa Negara tidak ada duit. Itu yangbharus dijelaskan oleh Menteri sendiri.
“Menteri harus paham soal prioritas. Kalau saya jadi Presiden, Menteri yang tidak mentaati harus diganti. Itu sederhana saja. Mestinya apa yang dibilang, apa yang diinginkan, apa yang ingin dimajukan itu menjadi prioritas. Jadi kalau Menteri yang tidak memahami prioritas, diganti saja,”tandasnya.
Disinggung soal apakah program ini akan berjalan. Dieinya kembali menegaskan soal kolaboratif. Hanya saja soal waktu yang belum pasti.
“Saling gandeng, program ini pasti jalan. Cuma soal pemahaman setiap orang mengambil bagian. Ini program mau jalan, jadi masing-masing ingin tonjolkan dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah dapat kemistrinya, jalan ini. Karena ini untuk kesejahteraan masyarakat. Ini soal waktu saja,”ujarnya.
Sementara perikanan terukjr yang saat ini menjadi pembahasan, menurutnya, itu sesungguhnya sebuah pengembosan terhadap LIN. Artinya, perikanan terukur tidak bisa dijadikan ukur untuk menambah kuota pertembuhan ekonomi masyarakat, khusus Nelayan.
Apalagi bicara soal Nelayan kecil. Kenapa demikian, karena perikanan terukur itu mewajibkan orang untuk membeli kuota. Karena bicara perikanan tangkap itu bicara soal perikanan modal. Dan bagaimana mungkin Nelayan yang notaben modalnya tidak ada, harua membeli kuota. Itu tidak mungkin.
“Artinya, keperpihakan perikanan terukur itu khusus untuk orang pemilik modal, dan bisa saja mereka menjual lagi modal. Jadi ini kontraproduktif. Bagi saya LIN yes, perikanan terukur tidak. Karena perikanan terukur itu kontraproduktif dengan gagasan dibangunnya LIN. Karena LIN itu sentra produktif itu bukan untuk Maluku tapi seluruh,”jelasnya. (*)
