AMBON, SPEKTRUM – Seluruh warga Seram Bagian Barat (SBB) mendukung caretaker Bupati SBB, Brigjen. Andi Chandra As’auddin.
Sebab, penetapan caretaker Bupati SBB merupakan domain pemerintah dan bukan pemilihan.
“Jika dilihat dari aspek aturan, selama tidak bertentangan dengan aturan kenapa mesti habiskan energi untuk memperdebatkan tentang siapa yang dipilih pemerintah, entah dia itu sipil, militer atau apapun profesinya atau dengan kata lain yang sudah profesional semuanya,” kata akademisi DR. Abidin Wacanno kepada Spektrum via ponselnya, Senin (23/05/2022)..
Dikatakan, jika di KASN, misalnya yang penting telah memenuhi ketentuan dalam seleksi terbuka bahkan jika oknum tersebut anggota TNI atau polisi, dosen atau siapapun jika memenuhi syarat yang bersangkutan bisa tes untuk menjadi apa saja.
“Beberapa waktu ini kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan siapa yang menjabat sebagai caretaker. Terlalu lama kita memelihara konflik.
Kita harus kawal siapapun dia. Ini bukan hasil pemilihan atau apa, harus kita dukung,” tandasnya.
Terkait dorongan untuk benahi birokrasi, Wacanno menegaskan jika penempatan posisi tersebut melalui seleksi karena aturan yang dibuat pemerintah melalui tahapan seleksi maka tidak ada masalah. “Kecuali main caplok saja terutama di eselon II, harus melalui uji kompetensi,” katanya lagi.
Wacanno juga mengingatkan bahwa, penempatan pejabat juga harus sesuai ketentuan kepangkatan, penjenjangan dan lainnya.
Sementara itu, anggota DPRD Maluku daerah pemilihan Seram Bagian Barat (SBB) Hatta Hehanussa mengucapkan selamat datang Brigjen Andi Chandra As’auddin di Kabupaten Saka Mese Nusa. “Semoga dengan kedatangan Jenderal Andi bisa membangun kepentingan bersama yang kita tahu bersama selama beberapa bulan terakhir ini terjadi ruang-ruang yang membutuhkan penyelesaian,” katanya krpada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Senin (23/05/2022).
Untuk itu sebagai anggota DPRD Maluku, kata Hatta, ada banyak harapan kepada penjabat Bupati SBB apalagi berlatar belakang militer tentunya memiliki semua kepemimpinan yang diharapkan dan berdampak kepada masyarakat ke depan.
“Penjabat bupati memiliki masa jabatan hampir dua tahun, diharapkan walaupun semua keputusan pasca kepemimpinannya akan dilihat oleh Kemendagri, namun yang pasti beliau punya kemampuan melihat berbagai persoalan. Kita tahu bahwa banyak persoalan yang terjadi di masyarakat terutama menyangkut infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga masalah lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Hatta berharap, dengan masa dua tahun anggaran kepemimpinan Brigjen Andi Chandra diharapkan mampu membuka isolasi di daerah pegunungan dan daerah kepulauan.
“Pada prinsipnya kami mendukung sebagai warga negara, siapapun yang ditunjuk Mendagri. Mari kita berikan kesempatan kepada pak Andi untuk menjalankan tugasnya. Sebagai masyarakat SBB dan anggota DPRD Maluku, kita punya fungsi kontrol tapi pada prinsipnya kita harus mendukung kinerja penjabat bupati,” tegasnya. (TIM)
ini orang ngomong ap ni, pa semua itu ada aturannya, ada undang2 nya pa.