SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Maluku tak hanya mengganggu lingkungan, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.
Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk mengalihkan sementara pembelajaran tatap muka ke sistem daring apabila kondisi kualitas udara semakin memburuk.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, M. Reza Mony, mendesak pemerintah daerah tidak menunggu hingga siswa mengalami gangguan kesehatan sebelum mengambil tindakan.
Menurutnya, keselamatan pelajar harus menjadi prioritas di tengah ancaman paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus menerbitkan surat edaran sebagai dasar pengalihan sementara kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah, khususnya bagi siswa di wilayah yang terdampak kabut asap seperti di Pulau Ambon dan beberapa kabupaten/kota lainnya.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai mereka tetap dipaksakan mengikuti pembelajaran tatap muka ketika kondisi kabut asap semakin memburuk,”tegas Reza, Senin (12/10/2026).
Menurut Reza, aktivitas siswa di luar rumah, termasuk perjalanan menuju sekolah dan kegiatan selama proses belajar mengajar, perlu menjadi pertimbangan serius ketika kondisi udara memburuk.
Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga harus memperhitungkan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
“Pemerintah daerah harus mengambil langkah antisipasi sejak dini. Jika kondisi semakin memburuk, proses belajar mengajar sebaiknya dilaksanakan secara daring dari rumah demi melindungi kesehatan siswa,” ujarnya.
Kata Reza, pengalihan pembelajaran ke sistem daring bukan berarti mengabaikan pendidikan. Kebijakan tersebut dapat menjadi solusi sementara agar kegiatan belajar tetap berlangsung tanpa mengharuskan siswa terpapar kondisi udara yang berisiko bagi kesehatan.
Dia juga mendorong koordinasi lintas instansi, terutama dinas pendidikan dan dinas kesehatan, untuk memantau perkembangan karhutla serta kondisi kualitas udara di wilayah terdampak. Hasil pemantauan itu perlu menjadi dasar dalam menentukan apakah pembelajaran tatap muka masih aman dilaksanakan atau perlu dialihkan sementara.
“Pemerintah harus bertindak berdasarkan kondisi di lapangan dan tidak menunggu sampai muncul keluhan kesehatan di kalangan siswa,” cetusnya. (RED)
Tinggalkan Balasan