Biosolar Seret, DPRD Ambon Soroti Dugaan “Faktor X” dan Praktik Wajib Beli Dexlite

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Kelangkaan Biosolar di sejumlah titik pengisian bahan bakar di Kota Ambon mulai mendapat perhatian serius. Khususnya terhadap pola distribusi BBM bersubsidi.

DPRD Kota Ambon meminta Pertamina menelusuri dugaan permainan pasokan, termasuk praktik yang disebut mewajibkan konsumen membeli Dexlite sebelum mendapatkan Biosolar.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, menyusul gelombang keluhan dari para sopir truk dan pelaku mobilitas logistik yang terdampak pembatasan pembelian Biosolar.

Saat ini, kuota pembelian Biosolar dibatasi maksimal Rp250 ribu per kendaraan setiap hari. Kebijakan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan operasional armada truk yang harus melakukan beberapa kali perjalanan dalam sehari.

Untuk satu kali rute, mulai dari titik parkir, lokasi tambang hingga pusat distribusi, konsumsi BBM truk disebut sudah menghabiskan lebih dari separuh kuota harian.

“Dampaknya, truk yang biasanya mampu beroperasi 4 hingga 5 kali trip per hari kini terpaksa memangkas aktivitas menjadi hanya 2 hingga 3 trip saja. Ini sangat kami sayangkan,” kata Mourits, Selasa (6/10/2026)

Namun, persoalan Biosolar menurut Mourits tidak berhenti pada pembatasan kuota. DPRD juga mendapat informasi mengenai dugaan praktik tidak wajar di sejumlah SPBU.

Beberapa pengelola SPBU disinyalir menerapkan pola penjualan dengan mewajibkan konsumen membeli BBM nonsubsidi jenis Dexlite terlebih dahulu baru bisa mendapatkan Biosolar. Konsumen yang menolak membeli Dexlite disebut tidak dilayani untuk pengisian Biosolar.

Praktik tersebut perlu mendapat perhatian karena terjadi ketika masyarakat justru kesulitan memperoleh Biosolar dan harus menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU.

Mourits mengatakan, DPRD akan membawa persoalan tersebut ke Komisi II untuk meminta penjelasan langsung dari Pertamina.

“Saya akan komunikasikan ke Komisi II untuk segera memanggil pihak Pertamina untuk rapat rapat bersama,” ujarnya.

Pertemuan tersebut, kata Mourits, tidak hanya untuk membahas keluhan masyarakat, tetapi juga meminta kepastian mengenai besaran kuota resmi Biosolar untuk Kota Ambon.

Sebab, DPRD ingin mengetahui apakah volume penyaluran yang berjalan saat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan rasio permintaan pasar.

Selain persoalan kuota, DPRD juga mendesak Pertamina menelusuri dugaan keterlibatan oknum mafia BBM serta alokasi “faktor X” yang disinyalir menampung dan memprioritaskan pasokan Biosolar ke sektor industri secara tidak sah.

Dugaan tersebut menjadi sorotan karena kondisi di lapangan dinilai tidak sejalan dengan klaim ketersediaan stok yang disampaikan Pertamina. Antrean kendaraan untuk mendapatkan Biosolar masih terjadi hampir setiap hari di Ambon.

DPRD meminta persoalan tersebut segera ditelusuri agar pembatasan kuota dan persoalan distribusi tidak semakin menekan sopir truk, pelaku usaha angkutan, serta masyarakat yang bergantung pada kelancaran distribusi barang.

“Kami harap seluruh pihak bertindak cepat dan tidak makin memberatkan beban hidup masyarakat,” tandas Mourits. (RED)