AMBON, SPEKTRUM – BUMD Mitra Karya milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas karamnya KMP Bobot Masiwang di Bula, Ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Biaya pengelolaan KMP Bobot Masiwang seutuhnya menjadi tanggung jawab Pemkab SBT. Pemerintah Provinsi Maluku sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan pengelolaan KMP Masiwang.
“Bobot Masiwang dikelola BUMD milik Pemda SBT. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda SBT melalui Dishub SBT, Untuk menyelesaikan masalah pengelolaan dengan BUMD Mitra Karya, karena itu kewenangam Pemda SBT. Bukan hanya menyangkut masalah pembiayaan tapi juga masalah manajemen BUMD itu sendiri,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinai Maluku yang dihubungi melalui sambungan ponselnya, kemarin malam.
Sementara itu Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) XXIII Maluku, Herman Armanda yang dihubungi menegaskan, pihaknya tidak bisa mengomentari hal itu lantaran pengelolaan KMP Bobot Masiwang ada di BUMD Mitra Karya. “Langsung aja ke Direktur Mitra Karya,” katanya singkat saat dimintai komentarnya.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias menyayangkan karamnya KMP Bobot Masiwang. Pihaknya akan meminta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XXIII Maluku secepatnya memanggil Direksi BUMD Mitra Karya untuk dimintai kejelasannya.
“Penjelasan Direksi Karya Mitra penting, agar kapal tersebut bisa diselamatkan demi dan untuk kepentingan masyarakat SBT. Sangat disayangkan kapal semahal itu dibiarkan terlantar dan karam,” kesalnya.
Mantan Ketua Komisi C DPRD Maluku periode 2014-2019 ini mengaku, pihaknya beberapa kali berkoordinasi dengan BPTD XXIII Maluku yang dihadiri seluruh Direksi BUMD pasca docking.
“Bagi saya, hal ini sangat disayangkan, kalau Pemkab SBT tidak menyertakan modal. Sehingga kapal itu alami nasib naas. Dan kalau saat ini nasib kapal tersebut karam, dan nantinya tenggelam, maka ini membuktikan kurang pedulinya Pemkab SBT, sehingga mengakibatkan kapal itu tidak bisa beroperasi guna menjawab tantangan transportasi tol laut di Kabupaten SBT,” katanya.
Karamnya KMP Bobot Masiwang mengakibatkan lumpuhnya pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten SBT. Padahal, kapal yang bernilai miliaran rupiah itu diberikan Kementerian Perhubungan untuk melayani masyarakat SBT. Apalagi, seluruh biaya operasional ditanggung Kemenhub selama kapal tersebut beroperasi.
Informasi yang dihimpun Spektrum, tahun 2018 dana subsidi miliaran rupiah disalurkan, namun KMP Bobot Masiwang tidak melayani penumpang.
“Dana subsidi akan dibayar BPTD XXIII Maluku jika KMP Bobot Masiwang melayari rute yang ditetapkan atau melayani penumpang, tapi kalau tidak melayani penumpang, maka tidak mungkin dana operasional dibayarkan,” kata salah satu pejabat lingkup Pemkab SBT.
Pemda SBT Tak Peduli
Kadis Perhubungan SBT, Ramli Kilwarani kepada media ini mengaku, KMP Bobot Masiwang dikelola PD. Mitra Karya di bawah naungan Pemda SBT. Namun, tak ada kepedulian Pemda SBT, sampai KMP Bobot Masiwang telah karam atau mogok beroperasi sejak 2018 lalu.
Pemda SBT baru mengetahui masalahnya dua bulan yang lalu. Langkah Kadishub SBT, Ramli Kilwarani di akhir tahun 2019 ini baru berpikir untuk menyelesaikan persoalan kerusakan KMP Bobot Masiwang.
Kilwarani mengatakan, kerusakan terdapat di bagian mesin kapal, sehingga membutuhkan anggaran perbaikan. “Pemda ingin menarik KMP Bobot Masiwang yang mengalami kerusakan dari Pelabuhan Penyeberangan Fery Galala-Poka di Ambon,” ucap Kilwarani kepada Spektrum, Selasa, (15/10/2019) di Bula.
Menurutnya, Pemda SBT akan membantu biaya operasionalnya dari APBD SBT tahun 2019 ini. Pihaknya sementar menunggu kedatangan Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah SBT, Ali Tomagola yang melakukan perjanan dinas keluar daerah.
”Dari PD Mitra Karya sudah berkoordinasi dengan kami pihak Pemda SBT. Kami juga sudah melihat kondisi fisik kapal tersebut. Namun, karena kesibukan sehingga baru sekarang bisa diselesaikan ,” kata Kilwarani.
Kilwarani juga mengaku, KPM Bobot Masiwang telah beroperasi sejak tahun 2012 lalu, dan baru mengalami kerusakan sekitar dua bulan lalu. “Memang benar. KMP Bobot Masiwang dikelolah Pemda SBT, dan kami sudah menyiapkan solusinya untuk menyelesaikan masalah KMP Masiwang yang tak beroperasi belakangan ini,” katanya. (S-13/S-16)
