NAMROLE, SPEKTRUM – Gubernur Maluku, Murad Ismail meminta kepada seluruh Tokoh Agama yang ada di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) untuk menjaga kualitas pesta demokrasi. Pasalnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya di Kabupaten Bursel dan tiga kabupaten lainnya di Maluku akan berlangsung September 2020.
Untuk menentukan pemimpin 5 (lima) tahun ke depan, permintaan Gubernur Maluku ini disampaikan Asissten I Bidang Pemerintahan Setda Bursel, Alfario Soumokil saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembinaan antar Tokoh Agama di Kabupaten Bursel, Selasa (17/3/2020) yang berlangsung di auditorium lantiai II Kantor Bupati setempat.
Dengan tema, ‘Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mewujudkan Kerukunan Untuk Pilkada Bursel 2020 Yang Aman Dan Damai’ ini bertujuan untuk menguatkan peran FKUB jelang Pilkada.
“Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi, sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan demokrasi. Pemerintah yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat dan amanah. Karena diperlukan upaya-upaya dari seluruh komponen bangsa, termasuk para Tokoh Agama, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia,” kata Alfario Soumokil saat membaca sambutan Gubernur Maluku.
Menurut Soumokil, Gubernur menyampaikan, fakta menunjuhkan bahwa hingga saat ini telah terjadi satu kecenderungan fenomena penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dari tahun ke tahun.
Untuk Provinsi Maluku, angka partisipasi Pilkada lebih kurang dari 80%. Tetapi fenomena tersebut harus disikapi bersama dengan baik. Hal ini perlu perhatian khusus dan ekstra dari Pemda serta seluruh masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Bursel tahun 2020.
“Diharapkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan kami menghimbau agar pada tanggal 23 September 2020, silahkan datang berbondong-bondong ke TPS masing-masing untuk menyalurkan hak politiknya. Jangan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya, karena suara rakyat adalah masa depan negeri ini,” kata Murad.
Pelaksanaan Pemilu, lanjutnya, membutuhkan iklim dan kondisi yang kondusif serta suasana damai yang memungkinkan seluruh proses pemilu dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, efesien, efektif, adil dan demokratis.
Dirinya mengajak semua masyarakat untuk memahami dinamika sosial politik yang akhir-akhir ini terjadi baik itu melalui media masa atau media elektronik, dan terutama di media sosial yang cenderung meningkat, sehingga semua pihak harus tetap berpikir rasional dan menebarkan kedamaian serta kesejukan di tengah hiruk pikuk tersebut.
“Kami mengajak agar masyarakat memahami dinamika ini, sehingga momentum Pilkada serentak tahun 2020 di wilayah Maluku dan lebih khususnya lagi di Kabupaten Bursel dapat berjalan dengan aman dan damai,” harapnya.
Gubernur menjelaskan, kendati masih terdapat berbagai masalah dalam implementasi di lapangan, namun harus diakui bahwa dengan dibentuknya FKUB di provinsi dan kabupaten/kota, berbagai persoalan terkait dengan pembangunan rumah ibadat dan permasalahan antar umat beragama dapat dipecahkan.
Disampaikan, FKUB telah menjadi mitra strategis Pemda dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Kita juga mengharapkan peran FKUB dalam membina masing masing umatnya agar Pilkada serentak 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan sukses,” imbuhnya.
Dikesempatan itu Gebernur meminta kepada FKUB, agar terus memberikan seruan dan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat. Menghimbau masyarakat luas untuk tidak dapat melakukan undakan yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, munculnya konflik sosial dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama. Dan mendorong terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintergritas tinggi, religi beraklak mulia, dan tidak cacat moral.
“Kiranya dapat berperan secara aktif untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai di tengah-tengah masyarakat. Bersama-sama Pemerintah Daerah menjaga kondisi stabilitas, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum selama berlangsungnya seluruh tahapan Pemilu. Kami mengajak tokoh-tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, tanpa terpengaruh kampanye hitam dan praktek-praktek politik uang,” pungkasnya..(MG-08)
