AMBON, SPEKTRUM – Ketua Satgas Covid-19 Maluku, Kasrul Selang dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh ternyata belum mengetahui ada sepuluh dosen Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Maluku yang terpapar Covid-19.
Pasalnya, Direktur Poltekkes, Hairudin Rasako telah memberlakukan kuliah tatap muka sejak akhir Desember 2020. Ini juga tidak sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi.
Dikonfirmasi usai kegiatan dialog tentang rencana Layanan Tanpa Turun (Lantatur) atau drive through tes cepat antigen di Gedung PKK, Senin, (15/2/2021), baik Ketua Satgas maupun Kadinkes akan mengecek informasi ini. Kendati demikian, Kadinkes berharap Direktur Poltekkes menaati aturan dari Satgas Covid-19 Kota Ambon yang melarang adanya kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka.
“Kita akan cek dulu. Ini ada di Kota Ambon. Jadi harus mematuhi keputusan yang sudah dikeluarkan Satgas Covid-19 Kota Ambon. Mungkin (mahasiswa) hanya masukan KRS saja,” tutur Kadinkes.
Kebijakan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan yang membolehkan kuliah tatap muka hanya khusus untuk wilayah atau daerah yang dikategorikan zona hijau saja.
Olehnya, Kadinkes menandaskan, tidak boleh ada kebijakan lain di luar kebijakan yang dikeluarkan Satgas Covid-19 Kota Ambon tentang perkuliahan tatap muka karena Kota Ambon masih di zona oranye.
“Tidak bisalah. Ini ada di wilayah sini. Mungkin arahannya dari sana (Pusat) bagi yang sudah di zona hijau. Kita disini kan belum,” tandasnya.
Sementara itu, Sam Atapary, Ketua Komisi IV DPRD Maluku menjelaskan, jika ini kebijakan sepihak yang dilakukan Managemen Poltekkes Negeri Ambon, maka sangat disesali.
Ditegaskan, jika ada dosen yang telah terpapar covid, maka Managemen Poltekes Negeri Ambon harus mengambil tanggungjawab ini.
“Minimal berkoordinasi dengan tim Satgas Provinsi Maluku melalui Puskesmas terdekat untuk lakukan screening dan tracing terhadap mahasiswa atau dosen yang diduga terpapar Covid-19, jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak sebagai loncatan klaster baru di Poltekes Negeri Ambon,” katanya.
Dan ini tidak bisa beralasan tidak ada anggaran, karena kebijakan diambil mestinya telah diperhitungkan dampak dan resiko.
“Direktur Poltekes harus mengambil langkah untuk menyelamatkan mahasiswa, karena yang utama bukan kuliahnya tapi keselamatan mahasiswa,” tegasnya. (HS-16/HS-17)
