AMBON, SPEKTRUM – Tiga hari membuka proses penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bursel diserbu Bakal Calon. Tercatat ada 19 Bakal Calon (balon) Bupati – Wakil Bupati Bursel yang mengambil formulir. Masing-masing 13 balon Bupati, dan 6 balon Wakil Bupati.
Ketua Tim Penjaringan DPD II Partai Golkar, Sunardi Gura Mamulati, kepada Wartawan, Rabu (30/10/2019), mengatakan, angka itu akan bertambah karena beberapa bakal calon juga telah mengkonfirmasi untuk mengambil formulir.
“Sekarang (Rabu, 30 Oktober 2019), sudah 19 Balon yang ambil formulir. Terdiri dari 13 bakal calon Bupati, dan 6 bakal calon Wakil Bupati. Selain itu, Tim Julianus Seleky juga sudah mengkonfirmasi akan mengambil formulir pendaftaran, besok (Kamis hari ini),”ujarnya.
Dari Balon yang mengambil formulir, kata dia, ada Balon yang sudah komitmen akan berpasangan, yakni Faisal Amin Souwakil Sebagai Balon Bupati dan Saul Tasane sebagai Wakil Bupati atau yang di kenal dengan slogan SOLTAN. Pula pasangan Syahroel Pawa sebagai Balon Bupati dan Alfons Lesnussa Sebagai Wakil Bupati.
“Hari kedua buka, yang ambil formulir ada Abdul Mutalib Laituap (AMAL), Faisal Amin Souwakil dan Syahroel Pawa, dan untuk Balon Wakil Bupati, Alfons Lesnussa, Saul Tasane, Nickolaus Nurlatu, Frans N T Kuara, dan Gerson Selsily. Hari pertama buka 9 orang datang. Sehingga sampai sekarang sudah 19 Balon, termasuk hari ini, Rabu (30/10/2019), Tim pasangan BISA datangi mengambil formulir,”tuturnya.
Balon Bupati yang telah mengambil formulir pendaftaran diantaranya, Masrudin Solissa, Safitri Malik, Haji Ali, Musa Souwakil, Abdurahman Solisa, Idrus Wally, Elissa Lesnussa, Saiful Loilatu, Muhammad MukaBupatiPendaftaran akan dibuka sejak 28 Oktober hingga 10 November 2019.
“Batas 2 November itu proses pemgambilan formulir. Dan tanggal 5-10 November itu pengembalian formulir,”katanya.
Berdasarkan Juklak DPP Partai Golkar,Golkar yang akan mendaftar di Golkar harus memiliki LHKPN. “Pendaftaran di Golkar gratis. Hanya saja harus menyerahkan LHKPN, minimal ada surat tanda terima dari KPK karena partai Golkar tidak mau rugi ketika memberi rekomendasi kepada calon yang nantinya bermasalah dengan keuangan atau kasus korupsi,” katanya.
Selain itu, akan ada sesi atau panel yang disiapkan oleh Partai Golkar yang nantinya digunakan untuk mempertemukan para calon kepala daerah agar dapat menyampaikan visi dan misi bakal calon. (S-01)
