AMBON, SPEKTRUM – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sesuai protokol kesehatan dan prinsip demokrasi. Hal ini disampaikan Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori dalam Bimtek Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Pullman Hotel Jakarta, Sabtu (25/07/2020).
“Yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi,” kata Muhammad Hudori, seperti dirilis Pusat Penerangan Kemendagri, Minggu (26/7/2020).
Hudori mengemukakan, sebagai amanat sistem demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus berdasarkan pada prinsip demokrasi itu sendiri. Tak kalah penting, pesta demokrasi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.
“Prinsip demokrasi yang saya maksud ini bisa saja supaya nanti bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkomitmen antara lain berkualitas, di satu sisi harus memperhatikan protokol kesehatan,” jelasnya.
Pilkada sebagai bagian dari agenda nasional, Hudori meminta dukungan semua pihak untuk mensukseskan agenda besar di 270 daerah ini.
“Pilkada serentak tahun ini sebagaimana kita ketahui ada di 270 daerah, kecuali di Aceh dan DKI Jakarta tidak ada. Yang 32 provinsi itu semua ada Pilkada, dan kita sepakat ini merupakan agenda nasional atau ada juga yang menyebut program strategis nasional. Dan ini harus dilaksanakan serta disukseskan,” anjur Hudori.
Diketahui, Pilkada serentak yang direncanakan berlangsung 9 Desember mendatang, dilaksanakan di 270 daerah tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota. Untuk Provinsi Maluku ada empat kabupaten. Masing-masing, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya. (S-14)
