APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2019 sebesar Rp1,2 Triliun. Potensi kebocoran menguak. Defisit tak bisa terhindarkan. Pemkot Ambon kabarnya bukan hanya mengalami defisit puluhan miliar, tapi angkanya mencapai ratusan miliar. Defisit itu, kini menjadi hutang bagi Pemkot Ambon. entah kapan bisa dilunasi.
Meski kondisi keuangan sedang sakit, tetapi para pejabat lingkup Pemkot dan Anggota DPRD Kota Ambon, terkesan tak punya rasa iba. Bukannya melakukan efisiensi anggaran, justru mereka (pejabat Pemkot dan Wakil Rakyat), akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
Tujuan kali ini, Pejabat Pemkot dan dewan akan ke Belanda. Padahal, sebelumnya Negeri Kinmcir Angin itu, sudah didatangni Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dan rombongan beberapa waktu lalu.
Disamping itu, beberapa negara di asia dan eropa pernah disambangi para pejabat lingkup Pemkot Ambon, dan Anggota DPRD Kota Ambon Periode 2014-2019.
Nampaknya pejabat Pemkot dan DPRD Kota Ambon belum menjadikan kasus perjalanan dinas yang fiktif tahun 2011 senilai Rp.6 miliar, sebagai bahan pelajaran berharga. Kasus korupsi tersebut sementara ditangani Polresta Pulau Ambon, dan tinggal menunggu penetapan tersangkanya.
Penggunaan keuangan untuk perjalanan dinas disebut-sebut sebagai pemantik alias pemicu Pemkot Ambon pada 2019 ini mengalami defisit. Akibat defisit itu, menyebabkan pula sejumlah rekanan (kontraktor) yang mengerjakan paekt proyek milik Pemkot Ambon, uang mereka belum dibayar (kini menjadi utang bagi Pemkot).
Dugaan terjadi kebocoran anggaran Pemkot Ambon tahun ini, juga diakibatkan selain program jalan-jalan ke luar daerah termasuk luar negeri, ada pula program bersifat hura-hura, walhasil menguras keuangan Pemkot Ambon.
Sudah saatnya Pemkot Ambon dan DPRD Kota Ambon lebih bijak dalam menggunakan keuangan daerah/negara. Program skala prioritas dan bersentuhan langsung dengan kepentingan banyak orang, itulah yang diutamakan.
Dengan kondisi defisit keuangan yang tengah dialami Pemkot Ambon, mestinya para pejabat (Pemkot dan DPRD Ambon), menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah, apalagi ke luar negeri.
Sebab dari agenda perjalanan dinas ke luar negeri selama ini, belum membawa dampak lebih bagi kota bertajuk Manise ini. Mestinya, anggaran daerah dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan warga. Bukan sebaliknya, menguras budgte daerah dengan program yang tidak mendatangkan manfaat bagi warga kota Ambon pada umumnya. (*)
