AMBON, SPEKTRUM – Dugaan ada intervensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, Andi Nurka, ompak dibantah oleh Ketua UKPBJ Kanwil Kum Ham Maluku, Moksen Hasan, dan Pokja Lapas Saparua. Hanya saja, tidak dijelaskan, lolosnya CV Exacta Konsultan yang tidak memiliki Sub Bidang Usaha (SBU), tetapi lolos Prakualifikasi.
Nurka diduga melakukan intervensi dalam pelelangan paket proyek di lingkup Kanwil Kum Ham. Intervensinya agar proyek ini diarahkan untuk satu orang rekanan, yakni Gilian Khoe. Hubungan Nurka dengan Khoe cukup dekat. Namun dalam beberapa kesempatan dia selalu membantahnya.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Moksen Hasan juga Kabag Umum Kanwil Kum Ham Maluku membidangi Pokja pelelangan mengatakan, pemberitaan tentang proses tender Lapas Saparua, telah mengganggu kinerja Pokja. Alasannya, mereka tidak pernah terpikirkan untuk merekayasa lelang. Apalagi disebut ada skenario Kakanwil KumHam Maluku untuk menggagalkan tender, demi kepentingan seseorang.
Menurut dia, Pokja ini diusulkan ke Ketua UKPBJ Pusat, dalam hal ini Kepala Biro. Dia yang punya kewenangan untuk menetapkan Pokja pelelangan pada satu UPT. Ia mencontohkan, Kanwil Kuma Ham Maluku, Lapas Ambon dan Lapas Saparua, serta di manapun. yang membuat SK panitia pelelangan itu adalah Kepala Biro BMN selaku Kepala UKPBJ Pusat.
“Untuk Pokja di Kanwil Kum Ham Maluku di bawah UKPBJ. Tetapi dalam pekerjaan mereka tidak bisa diintevensi oleh satu orang pun. Cuma hasilnya harus dilaporkana ke saya, untuk saya laporkan kepada Ketua UKPBJ Pusat,” ujar Moksen Hasan didampingi Pokja Lapas Saparua, saat menyampaikan klarfikasi di kantor Redaksi Harian Sepktrum, Jalan Wolter Mongonsidi Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Senin (20/04/2020).
Soal pemberitaan kata dia, tidak sinkron dengan mekanisme dalam UKPBJ. “Semua itu tidak terpikirkan, jadi tidak benar. ini fitnah. Demi Allah saya berani bersumpah, sampai hari ini, Ketua UKPBJ apalagi Kakanwil tidak mengetahui proses lelang. Saat ini kami masuk kantor satu hari, dan satu hari tidak. Makanya saya panggil Pokja, kita datang untuk luruskan hal ini. kalau sengaja dibatalkan itu fatal untuk panitia,”’ kata Moksen Hasan.
Ia menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kum Ham Maluku tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Kakanwil Kum Ham Maluku. juga tidak ada penunjukan langsung, kecuali proses penanganan barang dan jasa untuk Covid-19, karena darurat.
Adapun peserta lelang yang tidak sependapat dengan putusan panitia, lanjutnya, jalurnya meminta pendapat atau klarifikasi dari panitia. Itu pun melalui saluran yang telah disediakan.
“Kalau sudah pengumuman ya bisa sampaikan sanggahan sesuai dengan Perpres. Kalau seperti begini bola liar ini. kita tidak tahu siapa. Jadi, atas nama panitia dalam hal ini saya selaku Ketua UKPBJ Kanwil KumHam Maluku meluruskan hal ini, agar pemberitaan beberapa hari terakhir sangat mengganggu, kinerja panitia khususnya pelelangan lapas Saparua dan kanwil Kum Ham Maluku sendiri,” kata Moksen.
Menyoal apa memang tidak ada intervensi, dia mengakuinya. “sekqali lagi tidakada intevensi dari siapapun termasuk Kakanwil Kum Ham Maluku,” kata Moksen.
Pokja Lapas Saparua
Di tempat yang sama, Rido Sahertian, dari Pokja Tender MK Lapas Kelas III Saparua juga mengaku, ia dan rekan-rekannya terganggu dengan pemberitaan tentang lelang lapas Saparua. Alasannya, karena tidak sesuai dengan yang dilakukan panitia. “Karena apapun yang kami lakukan, akan kami laporkan kepada Ketua UKPBJ. Proses sampai saat ini, belum selesai. Pemberitaan yang ada tentu cukup mengganggu proses yang sementara kami lakukan. ,” kata Rido Sahaertian.
Anggota Pokja lainnya, Lineke Baura mengoreksi, soal kabar sudah ada pemenang dalam tender ini, ternyata belum ada. Alasannya, tahapan lelang belum selesai, dan tahap pemenang belum dilaksanakan.
Dia juga mengoreksi pernyataan Ketua INKINDO Maluku Tony Herenauw yang mengatakan, CV.Exacta Konsultan tidak punya Sub Bidang Jasa Manajemen (SBU) Konstruksi Bangunan Berkode KL.403 yang masih berlaku. Bahkan, INKINDO Maluku sendiri tidak pernah mengeluarkan persyaratan dimaksud kepada CV.Exacta Konsultan.
Dari biodata CV.Exacta Konsultan yang diperoleh Spektrum, sesuai rincian klasifikasi dan Kualifiksi Badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi yang dikeluarkan INKINDO Maluku, CV.Exacta Konsultan hanya memiliki tiga (3) SBU.
“Setahu kami, pak Tony Herenauw adalah salah satu peserta dalam tender yang kamai laksanakan atas nama CV. Jasa Ina Mandiri. Alur pengadaan barang dan jasa diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan pada aplikasi yang sudaha disediakan. Yang kami pertanyakan jika memang pak Tony sebagai peserta merasa keberatan kenapa tidak menyampaikana sanggahana secara aplikasi? Karena kami tidak menutup akses kesitu. Kami terbuka. Karena sudah diatur pada Perpres. Susah kami mengintervensi peserta. Kami tidak punya kepentingan untuk peserta. Jadi kami terganggu dengan pernyataan pak tony. Sementar pak Tony punya akses, kenapa tidak sampaikan langsung, dan muat dikoran?” tanya dia.
Ia mengatakan, Pokja bekerja secara profesional dan tidak ada skenario dalam tender MK Lapas Saparua. Jika Pokja akan mendapat upah atau tidak dari tender ini, kata dia, hal ini sudah menjadi tugas negara yang harus mereka laksanakan.
“Jadi kami berkeberatan. Sejak awal pernyataan Kakanwil sudah sampaikan tidak tahu. Karena pada dasarnya Kakanwil tidak bisa mengintervensi kami. Karena proses ini belum selesai, maka kami belum bisa lapaorkan. Kalau sudah ada pemenang berdasarkan hasil yang sebenarnya, baru bisa kami sampaikan. Mohon maaf, apakah penyedia memasukan penawaran itu kompeten atau tidak, kami rasa ada ranah untuk mengetahui itu. sejak awal itu belum ada penetapan pemenang, padahal masih jauh. Bisa saja orang berkompeten tidak mau masukan penawaran di kantor KumHam Mauku, karena ada nepotisme. Padahal, mereka ini yang kami butuhkan untuk membangun Lapas yang lebih bonafit.
Ia berujar, gedung Lapas Saparua sampai saat ini itu peninggalan Belanda. KumHam prihatin, Indonesia sudah merdeka 75 tahun, masih ada Lapas peninggalan Belanda. “Dan masih banyak lagi. Pemasyarakatan bukan salah satu prioritas di Indonesia. kalau pembangunan jalan banyak sekali. Tapi kami butuh 10 sampai 15 tahun baru bisa pengusulan. Lapas ini sudah diusulkan sejak 10 tahun yang lalu, dan disepakati pekerjaan tahun ini. tujuannya untuk mencegah napi agar tidak yang lari. Ajdi tender kita masih jalana dan tidak ada rekayasa,” jelas Lineke Baura.
Anggota Pokja Saparua, Abdillah Hatala, juga membantah ada intervensi Kakanwil KumHam Maluku, dalam pemenang tender Lapas Saparua. “itu sangat sama sekali tidak benar. Karena kami Pokaj Saparua sejak penerimaan SK sampai hari ini, tidak pernah kami menghadap atau bertemu dengan pak kakanwil untuk membicarakana proyek-proyek itu,” kata Abdillah.
Soal hubnungan mereka dengan Ketua UKPBJ Kanwil KumHam maluku, hanya sebatas pelaporan. Karena proses tender MK Lapas Saparua itu masih berjalan, sehingga Pokja belum bisa melapaorkan hasilnya ke Ketua UKPBJ.
“Bukan batal itu soal gagal lelang itu, sebenarnya bukan keinginan kami. tapi karena kondisi. Kami juga mau kerja mulus. Artinya peserta harus memenuhi kualifikasi. Tapi ketika ada peserta atau semuanya tidak emenuhi kualifikasi, atau syarat minimal daftar pendek, mau tidak mau, kita harus gagalkana lelang. Karena itu kami lakukan proses selanjutnya yakni seleksi ulang. dan nah tahapannya sudah dilaksanakan. Dan samapi saat ini belum ada pemenang. Karena yang lulus kualifikasi itu dua peserta, sampai saat ini kami masih berproses. Nanti pemenangnya kami tetapkan dan laporkan. Sepanjang pemberitaan fitnah. Seharusnya mengkonfirmasi Ketua UKPBJ atau kami,” kata Abdillah, juga menepis tidak ada skenario dilakukan Kakanwil KumHam Maluku.
Baik Pokja Saparua maupun Ketua UKPBJ Kanwil Kum Ham Maluku, tidak menjelaskan tentang alasan mendasar tentang dua perusahaan yang lolos Prakualifikasi, dimana CV. Excakta Konsultan tidak punya SBU, namun diloloskan Prakualifikasi.
Sumber Spektrum di Kanwil Kumham Maluku menyebutkan, lelang MK Gedung Kanwil ini memang sengaja dibuat batal. Pembatalan ini skenario Nurka. Tujuannya, agar ada peluang dia melakukan intervensi dengan alasan ada masalah dalam lelang.
“Dari awalnya memang sudah ‘diarahkan’ Kakanwil kepada Gilian Khoe, namun karena kasus lelang MK Lapas Saparua bocor di media, makanya Kakanwil langsung perintahkan ubah metode. Lelang MK sengaja dibuat gagal, agar sebagai KPA dirinya bisa melakukan penunjukan langsung sesuai Kepres,”sebut sumber yang tak ingin namanya dikorankan ini, kepada Spektrum, Sabtu (18/4).
Sesuai jadwal pelelangan, paket Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, awalnya dilelang tanggal 13 Maret 2020. Agenda Evaluasi Dokumen Kualifikasi 13-16 Maret 2020. Kemudian pembuktian Kualifikasi 16 Maret 2020.
Setelah itu dilanjutkan dengan Penetapan Hasil Kualifikasi 19 Pengumuman Hasil Prakualifikasi 20 Maret 2020. Yang mana oleh Pokja yang diketuai Zarkasih Latuconsina, dilakukan pembatalan pelelangan.
Menurut Pokja dalam pemberitahuannya, untuk lelang proyek dengan ID Tender 1365725, Nama Paket Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dibatalkan, karena tidak terdapat peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
Pokja kemudian melakukan pelelangan ulang tanggal 20 Maret 2020 dengan tahapan, pengumuman prakualifikasi 20-30 Maret, download dokumen kualifikasi 20 maret-1 April 2020, penjelasan dokumen prakualifikasi 24 maret, evaluasi dokumen kualifikasi 09-13 April 2020, pembuktian kualifikasi tanggal 14 April, kemudian penetapan hasil kualifikasi 14 April 2020, serta pengumuman hasil prakualifikasi 15 April 2020.
Namun hingga Sabtu 18 April 2020 tidak ada pemberitahuan apapun dari Pokja tentang perkembangan pelalangan ini, apakah batal atau ada pemenang prakualifikasi. Sementara masa sanggah prakualifikasi akan berakhir 21 April 2020, jika sesuai dengan jadwal panitia di LPSE. (TIM)
