AMBON, SPEKTRUM – Gerakan Save Kilmuri di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang lahir akibat perhatian pemerintah minim dalam membangun infrastruktur dasar, sangat membutuhkan dukungan moril dan politik dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku.
“Sebenarnya ini merupakan aspirasi warga setempat yang sudah lama dikemas dalam sebuah gerakan Save Kilmury oleh teman-teman pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat, dan sempat viral di Maluku maupun luar provinsi,” kata anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Gerindra, Aminudin Kolatlena, Jumat (29/11/209), di Ambon.
Dikemukakannya, gerakan ini dilakukan atas dasar kondisi riil yang ada di sana, karena ketertinggalan berbagai aspek pembangunan, pelayanan pemerintahan, hingga masalah pemberdayaan masyarakat.
Kilmuri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang cukup tertinggal jauh pembangunannya bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Gerakan Save Kilmuri lahir sejak tahun 2016.
Pada 2017 lalu, ada kunjungan Gubernur Maluku saat itu, Said Assagaff bersama Pemda Kabupaten SBT. Di hadapan masyarakat Kilmuri, gubernur berjanji bahwa pada 2018 akan ada aktivitas pembangunan yang diarahkan ke kecamatan tersebut.
Namun, hingga masa jabatan Said Assagaff, belum ada realisasi pembangunan di Kilmuri. Setelah muncul aksi-aksi demonstrasi dan audiensi aktivis dengan DPRD provinsi, ada rencana para wakil rakyat berkunjung ke sana untuk menguji informasi yang disampaikan oleh pendemo dan aktivis tentang kondisi di Kilmuri.
Namun sampai berakhir periodesasi, tidak ada realisasi kunjungan DPRD Maluku ke kecamatan itu.
“Sehingga saya kembali mengingatkan pemerintah provinsi dan meminta dukungan moril dan politik teman-teman DPRD periode sekarang untuk dapat menindaklanjuti persoalan Kilmuri, dan rekan-rekan di komisi maupun legislator asal dapil SBT sangat mendukung,” ungkap Alimudin.
Yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Kilmuri, kata dia, adalah akses jalan dan pendidikan serta kesehatan masyarakat, sebab kecamatan itu cukup terisolasi. Masyarakat Kilmuri sangat berharap Pemprov Maluku dapat memberi perhatian serius pada pembangunan daerah mereka.
“Substansinya, masyarakat Kilmuri menaruh harapan besar kepada gubernur yang baru, paling tidak kebutuhan dasar mereka sedikit demi sedikit bisa dijawab oleh gubernur,” tandasnya.
Dia juga berharap soal pembagian anggaran ke setiap kabupaten/kota melalui konsep gugus pulau tidak hanya mempertimbangkan azas jumlah penduduk dan luas wilayah.
“Kita berharap pendekatan pembangunan berbasis gugus pulau untuk membangun konektivitas antarwilayah, saya kira konektivitas ini sangat penting karena berdampak luas terhadap banyak hal dimana adanya pembukaan akses membuat arus barang lancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tukas Alimudin, sembari berharap, pendekatan APBD provinsi harus juga mempertimbangkan aspek seperti itu. (*/S-01/ANT)
