AMBON, SPEKTRUM – Kinerja Plt. Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Hadi Soleman dinilai lambat dalam menyikapi berbagai persoalan pemerintahan di daerah tersebut.
“Kinerja Plt Bupati SBT terkesan lamban dan membiarkan banyak hal terjadi yang berimplikasi pada situasi SBT yang tidak diinginkan,” kata Costansius Kolatfeka, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD SBT Costansius Kolatfeka, kepada Spektrum melalui sambungan telepon, Minggu (22/11) malam.
Ia menilai, Hadi Soleman tidak tegas misalnya di SBT terhitung sejak 18 Oktober 2020 hingga 27 Oktober ada sejumlah kades yang telah selesai masa jabatannya namun hingga saat ini tidak ada SK caretaker yang dikeluarkan untuk menjalankan roda pemerintahan pelayanan di tingkat desa.
“Dan ini berpengaruh pada penggunaan dana desa karena saat ini harus ada pertanggungjawaban penggunaan dana desa di akhir tahun anggaran. Dilain sisi ada pencairan dana desa di akhir tahun anggaran. Misalnya di Kecamatan Teor ada tujuh kepala desa yang harus diganti karena masa tugasnya telah selesai,” jelasnya.
Dikatakan, dirinya telah menyampaikan hal tersebut kepada Hadi saat sidang paripurna pembahasan pengantar KUA PPS.
“Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan apapun. Akibatnya, para kades bingung tidak tahu bagaimana mau menandatangani dokumen karena mereka juga takut lantaran masa periodesasi tugas sebagai kepala desa telah selesai. Tidak mungkin mereka menandatangani dokumen yang sah jika masa periodesasi telah selesai,” katanya.
Untuk itu, Plt Bupati SBT harus kerja cepat dan tegas karena Pemerintah Pusat melalui Kemendagri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail menugasnya untuk membantu kerja Gubernur di SBT yakni benahi birokrasi dan sebagainya.
“Tapi sepertinya ditangan beliau semakin amburadul. Hal ini dibuktikan dengan adanya demo terhadap beliau hampir setiap hari. Situasi saat ini harus ditata, apalagi di masa Pilkada,” tambahbya.
Di sisi lain, lanjut Kolatfeka, caretaker kades harus segera ditentukan karena ada ketentuan dari Kemendagri bahwa tidak bisa dilakukan pemilihan kades di saat akan berlangsungnya Pilkada.
“Mendagri, Tito Karnavian telah menegaskan bahwa SK yang dikeluarkan Plt Bupati SBT sah secara hukum namun kenapa hingga kini belum juga ditindaklanjuti penetapan caretaker untuk desa yang masa pimpinan kadesnya telah selesai,” katanya kesal.
Kolatfeka mengingatkan Plt. Bupati SBT agar tidak membuat kondiai makin terpuruk di semua desa di SBT. Untuk itu, Kolatfeka berharap Gubernur Maluku menegur Plt. Bupati SBT, Hadi Soleman.
“Sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBT, saya mendesak agar Hadi Soleman bekerja ekstra terutama dalam menetapkan caretaker Kades yang periodesasi kepemimpinan telah selesai. Sebab, sebagian besar desa di SBT periodesasi jabatan kades telah selesai,” tegasnya.
Kolatfeka juga mengingatkan Hadi agar segera mengembalikan guru araubtenaga kependidikan yang saat ini ditugaskan sebagai caretaker kepala desa di beberapa desa di SBT.
“Kalau saat ini masih ada guru atau tenaga kependidikan yang masih menjabat sebagai caretaker Kades maka harus dikembalikan perannya agar konsentrasi hanya untuk pendidikan karena SBT punya kualitas pendidikan saat ini menurun,” ingatnya.
Sementara itu, Marto Seinilarat Ketua Koalisi Bersama Rakyat atau Kibar Maluku Mengancam akan.menurunkan massa dalam jumlah besar jika Hadi tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami temukan, ada kades yang masa jabatan telah betakbir namun terlibat aktif memenangkan satu pasangan calon dan ini sengaja dibiarkan caretaker Hadi Soleman,” katanya.
Apalagi, tambahnya, rata-rata kades yang belum diganti ini orangnya MK, untuk itu dikuatirkan kondisi ini sengaja dipelihara untuk memenangkan MK.
“LSM Kibar Maluku minta kepada Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Hadi dalam menata birokrasi yang ada. Semangat gubernur untuk menata birokrasi harus dibantu Hadi Soleman jangan mengkhianati Gubernur Maluku,” ujarnya.
Marto lantas mengingatkan jika posisi kades yang telah selesai masa jabatannya belum diganti maka Kibar Maluku akan lakukan demo besar-besaran di Bula dan juga di Ambon oleh mahasiswa.
“Kami akan lakukan demo serentak dengan mengarahkan massa yang besar,” kata Marto. (S-16)
