Aksi kekerasan dalam bentuk apapun tentu tidak bisa dibenarkan. Sebab Indonesia negara hukum. Ada beberapa alasan mendasar dimana aksi kekerasan itu bisa terjadi. Perlu digali akar masalahnya.
Salah satu alasan yang sering mencuat bila ada aksi kekerasan muncul yakni isu pemenuhan kesejahteraan terhadap rakyat. Dalil aksi kekerasan itu bisa atau mudah dilakukan seseorang maupun kelompok, karena kesejahteraan atau keadilan sosial, yang belum terpenuhi.
Aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, perlu ditelusur lebih jauh. Apa penyebabnya sehingga kelompok itu bisa bertindak nekat dan ganas terhadap aparat keamanan, dalam hal ini korban berikutnya adalah anggota Brimob Polda Maluku.
Merujuk kasus tersebut, sebelumnya mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengatakan akar masalah dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pekerja Trans Papua, beberapa waktu lalu adalah persoalan kesejahteraan.
Lalu apakah kasus penembakan terhadap anggota Brimob asal Polda Maluku, pelakunya juga adalah kelompok yang sama atau berbeda? Ini menjadi tugas pihak berwenang yakni institusi Polri, dengan harapan bisa mengungkapkannya .
Jika alasan soal pemenuhan kesejahtetaan (keadilan) terhadap warga negara, maka sudah sepatutnya negara dengan seluruh perangkat dan kekuasaannya patut hadir untuk menjawabnya.
Seluruh warga negara tentu mendambakan kesejahteraan, kewajiban itu ada di negara untuk memenuhi (keadilan) terhadap rakyat atau warga negara, karena merupakan perintah konstitusi.
Namun jika aksi kekerasan di Papua itu ada yang membackup dengan niat merongrong keutuhan NKRI, maka selanjutnya patut disingkap, biar keberadaan kelompok kecil yang bersenjata atau dipersenjatai itu, tidak terus tumbuh dan berulah.
Aksi kekerasan bersenjata dan lain-lain negara harus tegas dan berlaku adil. Artinya aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api, jangan dibiarkan bertumbuh di wilayah Papua maupun daerah lainnya di Indonesia.
Negara jangan mengganggap sepele persoalan ini. Perlu dilakukan secara berkesinambungan. Blue print penyelesaian sosial problem tersebut harus ada. Sehingga dapat diketahui akar problem dari aksi kekerasan tersebut, dan selanjutnya bisa diperoleh solusi tepat dan konkrit, sebagai penyelesaian masalah ini. (*)
