AMBON, SPEKTRUM – Dugaan proyek pengembangan Kampung Inggris berbasis wiaata di wilayah Provinsi Maluku tahun 2019 menelan alias mengurus dana/anggaran Rp.1 miliar. Program milik Dinas Pendidkkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku itu, belum di ketahui di mana kepastian lokasi maupun outputnya.
Salah satu Kampung Inggris yang dicanangkan saat kepemimpinan Said Assagaff – Zeth Sahuburua (mantan Gubernur-Wakil Gubernur), kabarnya di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, juga bekum tidak diketahui nasibnya seperti apa.
Menurut salah satu warga yang ditemui Spektrum di Negeri Amahusu menjelaskan, jika selama ini SD Negeri Amahusu menjadi lokasi belajar mengajar khusus bahasa Inggris bagi anak-anak di Amahusu.
“Namun sudah lama kegiatan tersebut tidak berjalan, apalagi ditambah wabah Covid saat ini,” kata warga Amahusu itu, meminta namanya tidak perlu dikorankan.
Menurutnya, saat pencanangan Amahusu sebagai Kampung Inggris, program belajar Bahasa Inggris di lokasi tersebut sempat ramai peminat namun belakangan prosesnya tudak lagi berjalan.
“Saya tidak tahu penyebabnya, mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bisa menjelaskan,” katanya.
Ketika persoalan ini akan dikonfirmasikan ke Penjabat Negeri Amahusu, Y. Papilaya yang bersangkutan tidak ada di kantornya. “Pak penjabat tidak masuk kantor, beliau jarang ke sini,” kata salah satu staf negeri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji yang dihubungi melalui ponselnya mengaku tudak mengetahui program tersebut.
Baca Juga: https://spektrumonline.com/2020/09/04/kampung-inggris-nyata-atau-fiktif/
“Maaf, nanti saya cek dulu, karena saya belum lama di sini, nanti ssya kabari kalau telah ada penjelasannya,” janji Insun.
Pada 2019 untuk program kampung Inggris itu dialokasikan anggaran senilai Rp.1 miliar. Dana ini dikucurkan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
Realisasinya 100 persen. Sampai sekarang dana ludes terpakai belum diketahui dimana keberadaan kampung Inggris milik Dinas Pendidikan Maluku tersebut. (S-16)
