AMBON, SPEKTRUM – Gubernur Maluku, Murad Ismail menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 yang dirangkaikan dengan perjanjian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lantai VI Kantor Gubernur Maluku,Jalan Pattimura No 1 Kota Ambon, Selasa, (07/01/2020).
“Sebagaimana telah saya sampaikan saat Apel Perdana bersama ASN bahwa jika bawahan memberi yang baik maka saya akan berikan terbaik. Namun jika bawahan tersebut tidak bisa dipercaya namun berada di zona aman dan tidak miliki inovasi dan kreasi maka saya akan berpikir ulang apakah dia bisa membantu saya bekerja dengan saya ke depan,” kata Gubernur mengingatkan.
Menurutnya, perlu diingatkan bahwa perjanjian kinerja sebagai salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah untuk merubah pola pikir aparatur daerah Provinsi Maluku yang selalu berorientasi pada anggaran harus berubah orientasinya pada hasil atau outcome.
“Ini perlu, agar pola pikir bisa berjalan cepat mengikuti irama kerja saya maka semua target kinerja kita bisa tercapai. Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh cepat, kemiskinan bisa diturunkan, pengangguran akan dikurangi, inflasi akan dipertahankan dan kesejahteraan masyarakat Maluku akan tercipta,” ujarnya.
Semua harapan ini tambah Gubernur, akan menjadi kenyataan jika ditambahkan dengan kemampuan berkolaborasi antara sesama OPD, saling berkomunikasi dan semua bergerak sesuai tupoksi masing-masing.
“Saya telah mengambil langkah cepat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hasilnya akan banyak tataran kebijakan. Semua menteri yang saya temui mengatakan akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku,” jelasnya.
Untuk itu dirinya menginstruksikan kepada para pimpinan OPD untuk dapat menindaklanjuti dan merealisasikan kebijakan yang telah dibangun dengan setiap kementerian dan lembaga.
“Menteri menyampaikan salam kepada pimpinan OPD dan meminta agar disiapkan program tahunan dengan baik, disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” timpalnya.
Jika apa yang dikemukakan tersebut kata Gubernur diperhatikan maka akan menjadi perhatian para menteri untuk menindaklanjuti setiap usulan Pemerintah Provinsi Maluku.
Gubernur juga mengingatkan agar pimpinan OPD menguasai seluruh tupoksi dengan baik dan mengatur mekanisme kantor serta bisa menjalin kerjasama dengan seluruh staf.
“Semua pimpinan OPD harus menguasai seluruh tupoksi dengan baik serta mampu mengatur mekanisme kantor serta bisa menjalin kerjasama dengan seluruh staf,” anjurnya. (S-16)
