Walikota tak Setuju DPRD ke Jakarta

AMBON, SPEKTRUM – Terkait keberangkatan 34 Wakil Rakyat DPRD Kota Ambon yang melakukan study banding ke Jakarta, Bekasi dan Bogor, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memilih enggan berkomentar banyak. Namun dia mengatakan, kalau dirinya adalah bagian dari rakyat tentu punya penilaian yang sama.

“Jadi soal apakah itu etis, itu pertanyaan menarik. Tapi saya rasa saya bagian dari rakyat punya penilaian yang sama,”kata Walikota kepada Wartawan di Ambon, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, keberangkatan para wakil rakyat tersebut sebetulnya tidak masalah. Hanya saja, keberangkatan itu di tengah pandemi, yang mestinya diperlukan pertimbangan.

“Saya bukan DPRD. Mungkin saja ada tugas lain yang dilaksanakan oleh DPRD, tapi kalau soal substansi dan sebagainya itu DPRD yang lebih paham. Sebenarnya itu hal yang biasa, hanya saja dalam kondisi saat ini perlu dipertimbangkan kembali. Saya tidak menyetujui, saya cuma tahu mereka melaksanakan kunjungan,”ujarnya.

Disinggung soal apakah perlu dilakukan swab bagi para anggota DPRD tersebut setelah kembali, politisi partai Golkar itu menjelaskan, itu todak perlu, jika hasil rapid test yang dikantongoi, selama 14 hari.

“Sebab hasil rapid tes yang mereka kantongi itu berlaku selama 14 hari kedepan. Jadi kalau perjalanan mereka hanya dua atau tiga hari, dan setelah kembali tidak perlu untuk dilakukan rapid atau swab, sebab rapid itu berlaku selama 14 kedepan,”jelasnya.

Pemkot Kehilangan 33 Miliar

Walikota Ambon mengaku memasuki triwulan ke II dalam masa pandemi covid-19 ini, Pemerintah Kota kehilangan sekitar 30 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sekitar Rp. 33 milar.

“Soal PAD, dari predkksi kita dari termin ke II ini, itu kita kehilangan 30 persen. Kita hanya bisa mencapai 10 persen pada termjn ke II ini,”akui Wali Kota, kepada Wartawan di Ambon, Kamis (13/8/2020).

Penyebabnya adalah akibat banyaknya sektor usaha yang ditutup sementara selama pandemi covid-19.

“Itu sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah. Sampai tadi Kepala Dinas Pajak lapor, bahwa kita hanya mencapai 10 persen, atau kita kehilangan kurang lebih Rp. 33 miliar pada termin ke II dan itu sangat memprihatinkan. Termin I masih bagus tidak ada masalah,”sebut dia

Mengingat ada IV termin, maka pihaknya akan melihat perubahan pada termin ke III dan IV.

“Kita akan lihat pada termin ke III, kan ada 4 termin. Sebelum pandemi PAD Pemkot Rp. 160 miliar. Pertama saya jadi Wali Kota, PAD Rp. 38 miliar. Sekarang saya tahun ke 7. Sudah Rp. 160 miliar, cuma pandemi kita turun,”katanya.

PSBB Transisi Jilid III

Walikota menegaskan, pihaknya akan memberlakukan PSBB transisi jilid III di Kita Ambon, dengan tentu, lebih memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas masyarakat.

“Kota Ambon hingga kini masih berstatus zona merah, dengan persentase nilai 1.07. Itu tidak berarti bahwa bukan kita tidak bekerja, tapi belum ada sinergi dari seluruh eleman yang ada, terutama masyarakat, sehingga kita mengupayakan nantinya untuk partisipasi masyarakat kedepan,”tandas Wali Kota, kepada Wartawan, di Ambon.

Menurut Wali Kota, dalam PSBB transisi tahap III nanti, Pemerintah dan Gustu Kota Ambon akan meningkatkan pengawasan pada tiga sektor, yakni rumah kopi, rumah makan, cafe dan restauran, dan perkantoran. Tiga klaster ini akan menjadi target dalam dua minggu ke depan.

“Tapi untuk restaurand, kafe dan rumah makan, itu kita akan perketat dengan tetap memperlakukan 50 persen pengunjung, dan bila perlu take a way. Kalau memang dalam kenyataan mereka lalai, kita akan berikan peringatan dan langka berikut kalau masih melanggar maka kita akan tutup,”tegasnya.

Sementara untuk kawasan pasar, Pemerintah bersama jajaran TNI/Polri juga akan melakukan pengawasan ekstra ketat. Namun sebelum pengawasan dilakukan pihaknya akan melakukan pemeriksaan swab bagi seluruh PKL.

“Jadi TNI/Polri sudah rencana bakti sosial dengan melakukan sweb masal. Dan jika kedapatan sambungnya, maka akan ambil langka-langka pengamanan. Hal itu dilakukan agar kita bisa memproteksi masyarakat yang terindikasi terpapar itu dengan baik,”katanya.

Ditambahkan, Senin pekan depan, pihaknya akan menyurati seluruh perkantoran, baik swasta maupun pemerintah, agar aktifitas kantor hanya 50 persen dan dilakukan secara bergantian.

“Selain itu, mulai minggu depan kita akan melaksanakan sosialisasi seluruh unsur dari perkantoran itu wajib mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah kota, agar pegawai bisa menjadi agen untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat,”ujarnya.

Karena semakin banyak orang tahu tentang bahaya covid tambahnya, maka itu akan membantu orang untuk dapat mengerti dan secara mandiri memprotek dirinya sendiri.

“Itu beberapa langka yang akan kita tempuh dan kalau bisa saya katakan PSBB transisi akan dilanjutkan tahap III,”tandasnya. (S-01)