AMBON, SPEKTRUM – Hampir setahun tidak pernah mengagendakan rapat intetnal dewan, pimpinan DPRD Kota Ambon dikritik oleh anggotanya sendiri.
Pasalnya memasuki tahun pertama September 2020 mendatang, pasca dilantik pada September 2019 lalu, hingga kini pimpinan DPRD Kota Ambon (ketua dan dua wakil ketua), tidak pernah menggelar rapat internal.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Perindo, Hary Putra Far Far menyesali sikap para pimpinan DPRD Kota Ambon sudah hampir setahun bekerja pasca dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon, namun belum sekalipun mengagendakan rapat paripurna internal DPRD Kota Ambon.
“Kita ini sudah mau setahun bekerja, tapi tidak pernah ada rapat paripurna internal dewan. Sudah diusulkan tapi tidak pernah diagendakan, padahal kita juga perlu evaluasi,”ujar Hary, kepada Wartawan, di Balai DPRD Kota Ambon, Senin (10/8/2020), usai mengikuti Paripurna ke III masa sidang II Tahun 2019-2020 dan Penyerahan Perhitungan Anggaran.
Dikemukakannya, usulan untuk digelarnya paripurna internal agar segala persoalan yang mengganjal, dapat dievaluasi untuk perbaikan.
Tatib DPRD, lanjutnya, mengisyaratkan pimpinan dewan bertanggungjawab atas segala kebijakan ke luar maupun ke dalam lembaga ini. Untuk itu, ini mestinya bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti.
“Jangan pimpinan tidak bijaksana menyikapi hal ini. Dengan adanya rapat paripurna ini, yang hanya melibatkan ketua-ketua fraksi, padahal inikan rapat paripurna yang harus dihadiri semua anggota dewan. Sebenarnya alasannya apa,”katanya.
Hary membandingkan agenda Pemkot (forum diskusi) yang melibatkan 200 orang lebih, dapat berlangsung. Dengan demikian mestinya, Paripurna ini yang melibatkan tidak sampai 100 orang, mestinya didilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
“Kemarin Pemkot buat forum diskusi yang dihadiri lebih dari 200 orang. Kenapa paripurna ini tidak bisa diseting oleh Sekwan agar semua hadir tanpa mengesampingan protokol kesehatan,”cetusnya.
Menurutnya, selama ini pimpinan dewan terkesan menutup diri. Seakan tidak paham dengan funhsi dan kewenangan sebagai pimpinan pada lembaga politik ini.
“Pimpinan juga harus memaknai fungsi dan kewenangan, kalau tidak paham ikut Bimtek. Sudah Bimtek berulang ulang tapi tidak paham. Ini ibarat duri dalam daging, semakin lama didiamkan semakin sakit. Kita disini dipilih oleh rakyat, hak kita sama. Jadi pimpinan juga harus memaknai fungsi dan kewenangannya,”tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Gunawan Mochtar, Aleg dari Fraksi PKB ini meminta agar rapat internal harus dilakukan.
“Kita harus rapat internal. Sampai saat ini kita tidak pernah rapat,” katanya. (S-01)