AMBON, SPEKTRUM – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Jafry Taihuttu, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk jujur menjelaskan kondisi keuangan Kota Ambon saat ini.
“Pemkot harus bicara terbuka ke publik tentang kondisi keuangan yang sebenarnya. Jangan hanya bilang kata siapa Pemkot sedang defisit,” tandas Jafry Taihatu kepada waratwan di Kantor DPRD Ambon, Selasa (21/01/2020).
Jafry menyatakan, banyaknya permasalahan keuangan yang melilit Pemkot, hal tersebut terjadi karena Pemkot Ambon kurang piawai mengelola anggaran.
“Sebagai mitra OPD terkait saya bisa menunjukan fakta bahwa Pemkot kurang piawai mengelola keuangan, sehingga tidak baik dan tidak komprehensif’,” tukasnya.
Jafri berharap Pemkot dapat bersikap jujur kepada masyarakat terkait kondisi keuangan yang sebenarnya.
“Kalau memang defisit, mengapa tidak bilang saja ke masyarakat? bagaimana kita genjot PAD agar bertambah di tahun 2020 untuk menutup utang tahun sebelumnya (2019),” kata Jafry
Dia mengingatkan Pemkot Ambon agar tidak beralibi terkait tanggal 23 Desember 2019 tutup Kas, dan 6 Januari baru buka dan lainnya.
Menurutnya, utang listrik di PLN saja, baru dibayar Januari. Padahal utang tersebut dari Desember. “Konsekuensi utang tersebut, beberapa pusat aktivitas Pemkot diputus, misalnya Kantor Camat aliran listriknya baru disambung kemarin oleh PLN,” terangnya.
Ditambahkannya, untuk proyek fisik Pemkot bisa beralasan administrasi. “Tapi kalau tidak membayar listrik maka konsekuensinya aliran listrik diputus,” katanya.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Ambon akan mengundang Pemkot untuk memberi masukan dan mengundang TAPD untuk rapat bersama menuntaskan masalah itu.
“Komisi II akan mendorong mitra yakni OPD Pendapatan untuk menggenjot targert PAD 2020, sehingga kekurangan dan keterbatasan itu bisa ditutupi dengan pendapatan tahun 2020,” jelasnya.
Taihutu menegaskan, jika perencanaan tidak dikuasai maka kondisi yang terjadi seperti saat ini. “Namun kalau kita konsisten dengan perencanan, itu berarti semuanya berjalan sesuai alokasi anggaran yang ada,” paparnya.
Berbicara soal defisit, lanjutnya, itu biasa dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Provinsi. “Yang terpenting dari itu adalah harus transparan ke masyarakat,” pungkasnya. (S-07)
