AMBON, SPEKTRUM – Puluhan tenaga kerja sukarela (TKS) RSUD dr. Haulussy Ambon menyambangi Kantor DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang Ambon, Selasa (18/10/2022)
Mereka meminta DPRD khususnya pimpinan dan anggota Komisi IV memperjuangkan nasib mereka yang tak jelas arahnya kemana.
Salah satu perwakilan TKS, Johana mengatakan, dirinya sudah hampir 9 tahun bekerja di RSUD Haulussy Ambon. Sayang, harapan untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tak pernah terwujud.
“Kami sangat senang setelah ada informasi pembukaan P3K di tahun ini. Tapi sayang, kami yang sudah bekerja bertahun-tahun tidak bisa mengikuti seleksi tersebut,” kata Johana
TKS sangat berterima kasih kepada pihak RSUD Haulussy yang telah mempekerjakan mereka selama ini. Tapi, sayangnya, masa depan mereka belum terjamin.
“Yang datang kesini, bahkan ada yang sudah bekerja belasan tahun. Jadi, kami minta ada solusi dari DPRD untuk memperjuangkan nasib kami,” pintanya
Dikatakan, sesuai penjelasan dari operator pendataan P3K RSUD Haulussy, waktu untuk mendata sudah tak bisa lagi. Padahal, masih ada puluhan TKS yang belum terdaftar mengikuti seleksi dimaksud.
“Jadi kami mohon perhatian sangat dari DPRD Maluku. Hanya di rumah rakyat ini kami sampaikan keluh kesah kami,” keluhnya.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary yamg menemui para TKS itu menegaskan jika aspirasi mereka akan dirapatkan secara internal komisi untukdiundang pihak-pihak terkait.
“Kita juga akan usulkan ke pimpinan DPRD agar dilakukan rapat gabungan Komisi IV dan Komisi I. Supaya undang Dirut RSUD Haulussy, Dinas Kesehatan, BKD bahkan Sekda untuk kita bicarakan masalah ini,” ucap Samson
Menurutnya, masalah P3K bukan hanya dikeluhkan oleh pegawai kesehatan, tapi juga oleh para tenaga pendidik atau guru honor.
“Kan ada aturan yang mengatur ini. Jadi nanti kita bahas barsama supaya tuntas. Prinsipnya, apapun hasilnya yang sudah sesuai aturan, harus bisa diterima,” tukasnya. (HS-16)
