AMBON, SPEKTRUM – Unjuk rasa atau demostrasi yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang mengatas namakan OKP tertentu pada hari Jumat, 19 Juni 2020, menjadi perhatian serius PDI Perjuangan.
Mengingat unjuk rasa atau demostrasi tersebut bukan sesuatu yang tabuh, tetapi adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Karena itu, PDI Perrjuangan mendukung penuh setiap unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara damai, karena hal tersebut merupakan perwujudan dari proses demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury didampingi Pengurus DPD PDI Perjuangan Maluku, saat menyampaikan konferensi pers di ruang kerjanya, Senin (22/06/2020).
Yang menjadi keprihatinan dan kekesalan PDI Perjuangan atas unjuk rasa atau demostrasi itu dilakukan di Kediaman Pribadi Gubemur Maluku di Wailela-Ambon.
“Padahal, saat mereka berdemo di Kantor Gubermur Maluku, mereka telah diterima oleh Sekda Maluku. Tindakan ini, menurut PDI Perjuangan sangat tidak menghargai atau mengabaikan hak asasi orang lain, dan tidak mencerminkan tanggung jawab untuk membangun suasana demokrasi dan rasa keadilan di masyarakat,” kata Lucky Wattimury.
Semestinya, mahasiswa sebagai intelektual muda harus memiliki tanggungjawab untuk menciptakan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, serta menghargai hak hukum orang lain untuk hidup secara aman dan damai.
Untuk itu, menurut Lucky Wattimury, dalam seluruh gerak untuk terjadinya perubahan yang diharapkan harus dilakukan secara bertanggung jawab, dalam norma dan budaya masyarakat yang dijunjung tinggi sebagai kaidah hukum.
“Memang benar, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum, tetapi setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghargai hak orang lain. Dengan kata lain, bagi PDI Perjuangan, seharusnya saudara-saudara mahasiswa dapat menjamin dan memberi pengakuan dan penghargaan terhadap hak akan rasa aman serta kebebasan dari Gubernur Maluku selaku pribadi saat yang bersangkutan berada di rumah kediaman pribadinya,” tandas Bendahara DPD PDIP Maluku ini.
Ditambahkan, inilah substansi poltik etis yang sangat PDI Perjuangan harapkan dipunyai dari para intelektual muda penerus perjuangan bangsa.
“Kami sangat berharap tidak ada apa-apa dan siapa-siapa di balik demostrasi di kediaman pribadi gubemur itu. Tetapi kami juga berharap pihak kepolisian wajib menyikapi kejadian ini. Bagi PDIP, perwujudan kehendak secara bebas dari setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan, atau apapun bentuknya harus tetap dipelihara dan dilaksanakan menurut undang-undang, agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan bisa terjaga,” tandasnya.
Bagi PDI Perjuangan, lanjutnya, perwujudan kehendak secara bebas dari setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan atau apapun bentuknya harus tetap dipelihara dan dilaksanakan menurut UU agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan, dan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai partai politik yang turut meletakan arah dan tujuan perjalanan bangsa ini PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan massa.
“Kami sudah terbiasa ditekan tanpa hanus membalas bahkan pasang surut tekanan politik itu telah membuat PDIP semakin matang, dan terus berkomitmen untuk tetap berjuang bagi kesejahteraan rakyat. Jadi bila hari ini ada tekanan dari kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan OKP tertentu terhadap Gubemur Maluku yang notabene adalah Ketua DPD PDI-P Provinsi Maluku, maka PDIP mengajak saudara-saudara mahasiswa agar berhenti menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang cenderung memperlihatkan kebencian,” anjur Lucky Wattimury. (S-16)
