AMBON,. SPEKTRUM – Korban terdampak gempabumi di wlayah Maluku mendapat bantuan logistik senilai Rp.1,9 miliar dari Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Juliari Batubara.
Mensos menyerahkan bantuan logistik tahap dua itu kepada korban para gempabumi di lokasi pengungsian Universitas Darusalam Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis, (28/11/2019).
Total bantuan yang diserahkan Rp1,19 miliar kepada pengungsi di tiga kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat. Selain bantuan logistik, juga diserahkan santuan bagi empat ahli waris korban meninggal dunia, masing-masing Rp15 juta.
Mensos mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian serta upaya pemerintah meringankan beban para korban terdampak bencana, dengan harapan korban bisa segera kembali beraktivitas secara normal.
“Kita berharap kondisi transisi darurat segera berakhir, sehingga para pengungsi bisa kembali ke rumah melakukan pemulihan dan menjalankan kehidupan normal kembali,” katanya.
Pengungsi, kata dia, harus segera memasuki masa pemulihan, sedangkan saat ini masih transisi darurat. Kondisi itu tentunya merupakan hak pemerintah provinsi untuk menentukan status pascabencana.
“Setelah masa pemulihan kita dapat menindaklanjuti dengan pemberian bantuan jaminan hidup maupun bentuk bantuan lain yang sifatnya terdata dan ditentukan Kemensos,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pinning mengatakan santunan korban meninggal dunia di Provinsi Maluku telah disalurkan kepada 26 ahli waris dari total 41 korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi.
Sementara itu, Dinsos Maluku mencatat korban meninggal dunia akibat gemapabumi di wilayah Maluku sebanyak 41 orang. Soal pemberian bantuan, telah diserahkan kepada 26 ahli waris. Sedangkan sisa 15 orang belum menerimanya (bantuan), karena masih menunggu persyaratan yang harus dilengkapi pihak keluarga.
“Sebagian besar di Kabupaten SBB (Seram Bagian Barat), kita sementara melakukan koordinasi dan menunggu persyaratan yang harus dipenuhi. prinsipnya tidak ada masalah,” kata Sartono. (*/S-16)
