Penyuluh Pertanian Maluku Banyak Pensiun, DPRD Desak Regenerasi Putra Daerah

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Regenerasi tenaga penyuluh pertanian di Maluku mulai menjadi perhatian DPRD. Banyaknya penyuluh yang memasuki masa pensiun dinilai berpotensi mengganggu pendampingan petani jika tidak segera diisi dengan tenaga baru.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, meminta pemerintah tidak membiarkan kekosongan tenaga penyuluh berlarut-larut. Ia mendorong putra-putri Maluku yang memiliki latar belakang pertanian diberi ruang untuk mengisi kebutuhan tersebut.

Hal itu disampaikan Irawadi setelah Komisi II menggelar pertemuan dengan sejumlah instansi yang berkaitan dengan sektor pertanian Maluku, Kamis (20/8/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Maluku, balai pertanian, Bulog hingga Balai Karantina Maluku.

Menurut Irawadi, penyuluh memiliki posisi penting karena menjadi penghubung langsung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani di lapangan. Kekurangan tenaga penyuluh dikhawatirkan membuat pendampingan petani melemah dan pada akhirnya berdampak terhadap produktivitas, terutama komoditas pangan.

“Maluku ke depan harus ada progres yang baik, ada peningkatan produksi hasil pertanian dan perkebunan,” kata Irawadi.

Persoalan tersebut semakin penting setelah adanya kebijakan pemerintah pusat yang menarik pengelolaan tenaga penyuluh pertanian ke kementerian. Dalam prosesnya, sejumlah penyuluh di Maluku telah memasuki masa pensiun, sementara penggantinya belum seluruhnya tersedia.

Komisi II meminta pemerintah segera mencari solusi agar petani tidak kehilangan pendamping di lapangan.

“Komisi merekomendasikan agar secepatnya ini diganti, dipenuhi dengan putra-putra daerah Maluku,” tegasnya.

Irawadi menilai Maluku sebenarnya memiliki modal sumber daya manusia yang cukup. Banyak lulusan bidang pertanian yang dapat diberdayakan untuk memperkuat sektor tersebut. Menurutnya, kebutuhan tenaga penyuluh tidak semata-mata harus dilihat dari mekanisme perekrutan PNS maupun PPPK.

“Di luar dari sistem perekrutan PNS atau PPPK atau apa pun namanya, yang harus digarisbawahi adalah putra-putra Maluku,” ujarnya.

Selain masalah penyuluh, Komisi II juga mendorong peningkatan produksi komoditas unggulan Maluku, terutama kelapa dan pala. Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa di Maluku Tengah dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.

Irawadi mengatakan, dukungan terhadap pengembangan pertanian Maluku sebelumnya telah disampaikan Komisi II kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 22 Januari 2026.

Dari komunikasi tersebut, Maluku memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp350 miliar. Namun, pengelolaan anggaran dilakukan pemerintah pusat melalui kementerian dan balai teknis yang berada di daerah.

“Terakhir realisasinya ada di angka Rp 222 miliar yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Termasuk pengembangan pala, kelapa dan lainnya,” jelasnya.

Pengembangan sektor pertanian juga akan kembali didorong pada 2027, termasuk pembangunan kebun sumber benih kelapa. Sekitar 2.500 pohon kelapa direncanakan dikembangkan di sejumlah daerah, antara lain Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar dan Buru Selatan.

Pohon-pohon tersebut nantinya akan diseleksi pemerintah pusat untuk menentukan tanaman yang memenuhi persyaratan sebagai sumber benih.

“Salah satu kriterianya, kelapa itu sudah berumur di atas 20 tahun. Kemudian akses menuju lokasi pembibitan juga harus tersedia,” katanya.

Irawadi menilai peningkatan produksi pertanian harus diikuti pembangunan infrastruktur pendukung. BWS Maluku didorong memperkuat jaringan irigasi primer maupun sekunder, terutama untuk kawasan persawahan dan pertanian.

Sementara Dinas PUPR diharapkan memperhatikan pembangunan jalan produksi dan akses menuju sentra-sentra pertanian.

Komisi II juga mendapat penjelasan Balai Karantina Maluku mengenai potensi komoditas perkebunan daerah. Pala dan cengkih dinilai memiliki peluang pasar ekspor yang besar. Persoalannya, sebagian komoditas tersebut belum diekspor langsung dari Maluku sehingga nilai tambah ekonominya belum sepenuhnya dinikmati daerah.

“Produksi pertanian kita cukup menjanjikan, lebih-lebih pala dan cengkih yang diekspor ke luar negeri. Cuma masalahnya tidak langsung dari Maluku,” ungkapnya. (RED)