SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku mengklaim terjadi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Indikatornya terlihat dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut serta peningkatan nilai pencegahan korupsi yang berada di zona hijau.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku, Rabu (19/8/2026) kemarin.
Menurut Hendrik, Provinsi Maluku berhasil mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2025.
Tak hanya itu, capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang berada di bawah pengawasan KPK juga mengalami peningkatan. Nilainya naik hingga 81,9 pada 2025 dan telah bergeser dari zona merah ke zona hijau.
Perbaikan juga terlihat pada tata kelola pengadaan barang dan jasa. Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkat dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025.
“Capaian tersebut harus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berintegritas,” ujar Hendrik.
Meski begitu, Hendrik mengingatkan capaian administrasi pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai angka penilaian. Seluruh perbaikan tata kelola harus bermuara pada kualitas pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, dia mengajak DPRD dan seluruh kekuatan politik di Maluku memperkuat perjuangan kepentingan daerah, terutama terkait RUU Daerah Kepulauan.
“Kita ingin memastikan bahwa karakter kepulauan bukan menjadi hambatan bagi Maluku, tetapi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan negara yang lebih adil,” tegasnya.
“Karakter kepulauan harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan nasional sehingga Maluku memperoleh perlakuan yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang dihadapi,” tambah Hendrik. (RED)
Tinggalkan Balasan