SPEKTRUMONLINE.COM, PIRU – Dibalik rimbunnya hutan mangrove Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, tersimpan cerita tentang perempuan yang kehidupannya bersentuhan langsung dengan sumber daya pesisir.
Mangrove bukan hanya benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi. Bagi masyarakat Buano, ekosistem ini merupakan bagian dari ruang hidup dan sumber penghidupan yang ikut menopang kebutuhan keluarga.
Perempuan berada di salah satu simpul penting dalam hubungan tersebut. Mereka memanfaatkan sumber daya pesisir dan hutan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, kedekatan perempuan dengan sumber daya alam belum selalu diikuti akses yang setara dalam menentukan bagaimana sumber daya itu dikelola.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam workshop “Strategi Berbasis Masyarakat dari Kelompok Gender dan Terpinggirkan dalam Model Tata Kelola Lanskap Hutan: Pembelajaran dari Indonesia dan Laos, Kasus pada Hutan Mangrove di Pulau Buano”, yang berlangsung di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Selasa (11/8/2026).
Workshop tersebut melibatkan 15 peserta dari sejumlah perangkat daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pemerintah Negeri Buano Utara dan Buano Selatan, serta Universitas Pattimura.
Kegiatan dibuka oleh Asisten III Bupati Seram Bagian Barat. Pemerintah daerah dalam forum itu menekankan pentingnya menjaga potensi sumber daya alam Pulau Buano sekaligus memastikan kekayaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pulau Buano memiliki kekayaan ekologis yang beragam. Selain kawasan mangrove, pulau ini menyimpan potensi keanekaragaman hayati, termasuk burung endemik kehicap.
Potensi tersebut kemudian menjadi bagian dari penelitian yang dipaparkan dalam workshop. Kajian tidak hanya melihat mangrove dari perspektif ekologis, tetapi juga menghubungkannya dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat serta peluang pengembangan wilayah.
Perempuan Memiliki Ketergantungan Kuat pada Mangrove
Co-Principal Investigator (Co-PI) penelitian, Dr. Marthina Tjoa, mengatakan penelitian menunjukkan adanya hubungan kuat antara perempuan di Pulau Buano dan sumber daya mangrove.
Menurut Marthina, ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menopang kehidupan rumah tangga. Namun, dalam sejumlah kondisi, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya tersebut.
“Perempuan memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sumber daya mangrove, tetapi dalam beberapa kondisi akses mereka masih bergantung pada laki-laki,” kata Marthina kepada SPEKTRUMNEWS.CO.ID, Senin (24/8/2026).
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan tentang pengelolaan mangrove tidak cukup berhenti pada upaya menjaga kelestarian ekosistem.
Ada persoalan sosial yang juga perlu diperhatikan, terutama mengenai siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Marthina mengatakan kapasitas perempuan perlu diperkuat bersamaan dengan pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas.
Perempuan, kata dia, tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Mereka harus memiliki ruang untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan hingga pengambilan keputusan.
“Yang penting adalah bagaimana masyarakat, termasuk perempuan, bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengelolaan dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dari Mangrove hingga Ekonomi Kreatif
Penelitian yang dilakukan Marthina Tjoa bersama Hendrik Aponno, Iskar, dan Dr. Stany R. Siahainenia tidak hanya memetakan kondisi mangrove.
Kajian tersebut juga melihat berbagai potensi pengembangan Pulau Buano, mulai dari pariwisata, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, kelembagaan masyarakat, infrastruktur hingga kebutuhan regulasi.
Potensi wisata mangrove, wisata bahari dan selam, kampung adat, perikanan, UMKM serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dinilai dapat dikembangkan untuk memperkuat sumber pendapatan masyarakat.
Namun, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.
Keterbatasan infrastruktur dan anggaran, pemasaran produk yang belum kuat, kapasitas kelembagaan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya menjadi sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.
Karena itu, pengembangan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya mendorong produksi.
Masyarakat juga membutuhkan penguatan kapasitas dalam pengolahan produk, peningkatan kualitas dan nilai tambah, pengemasan hingga akses pasar.
Pengembangan tersebut tetap harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.
“Yang penting bagaimana potensi yang ada bisa dikembangkan tanpa menghilangkan keberlanjutan sumber daya alam,” ujar Marthina.
Menurutnya, potensi wisata mangrove, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikembangkan berdasarkan kondisi lokal.
Memperkuat Kelompok Perempuan
Penguatan ekonomi perempuan dapat dimulai dari kelompok-kelompok yang telah berkembang di tingkat negeri.
Dalam workshop, sejumlah kelompok seperti PKK, Dasawisma, UP2K, Poklahsar, UMKM, dan kelompok ekonomi kreatif diidentifikasi sebagai ruang yang dapat diperkuat.
Kelompok tersebut dapat menjadi wadah untuk meningkatkan keterampilan perempuan, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, memperbaiki pengolahan produk lokal sekaligus memperluas akses pemasaran.
Penguatan kelompok perempuan juga penting karena peran perempuan dalam ekonomi keluarga tidak selalu terlihat dalam statistik atau kebijakan pembangunan.
Ketika kapasitas dan akses perempuan diperkuat, posisi mereka dalam ekonomi rumah tangga sekaligus dalam tata kelola sumber daya dapat menjadi lebih kuat.
Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi pelaku kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat ikut menentukan arah pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
Mangrove Membutuhkan Tata Kelola yang Inklusif
Pengelolaan mangrove Pulau Buano juga membutuhkan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat.
Perempuan adat, nelayan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), UMKM, pemerintah negeri, lembaga adat, tokoh agama, PKK, dan Dasawisma dinilai memiliki peran dalam tata kelola sumber daya.
Keterlibatan kelompok tersebut penting agar pengelolaan mangrove tidak hanya menjadi urusan pemerintah.
Masyarakat yang sehari-hari berhubungan dengan sumber daya alam perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingannya.
Peserta workshop juga mendorong adanya payung hukum di tingkat negeri yang dapat mengatur perlindungan, pengelolaan, hak akses, dan pemanfaatan sumber daya alam di Pulau Buano.
Dalam konteks akses legal terhadap sumber daya hutan, skema Perhutanan Sosial atau Hutan Kemasyarakatan juga disebut sebagai salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan.
Skema tersebut dapat membuka ruang pengelolaan bagi masyarakat sekaligus menciptakan peluang ekonomi, termasuk bagi kelompok perempuan, tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan.
Buano Utara dan Buano Selatan
Tata kelola sumber daya alam di Pulau Buano juga membutuhkan sinergi antara Negeri Buano Utara dan Negeri Buano Selatan.
Kedua negeri dinilai perlu membangun agenda bersama dalam perlindungan lingkungan, pengembangan pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat.
Kerja sama tersebut dapat memperkuat kelembagaan adat sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat lebih besar dalam menentukan arah pembangunan pulau.
UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal juga dapat dikembangkan sebagai pendukung sektor pariwisata dan sumber pendapatan baru masyarakat.
Bagi Marthina, pembangunan Pulau Buano membutuhkan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.
Pengelolaan sumber daya alam tidak dapat hanya dilihat dari sisi ekologis. Dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan kesetaraan akses harus berjalan bersamaan.
“Perlindungan ekosistem harus berjalan bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam menentukan bagaimana sumber daya mereka dikelola,” katanya.
Menjaga Mangrove, Menjaga Kehidupan
Mangrove Pulau Buano pada akhirnya bukan hanya tentang pohon-pohon yang tumbuh di antara daratan dan laut.
Di sana terdapat ruang hidup masyarakat, sumber penghidupan keluarga, pengetahuan lokal, dan harapan ekonomi untuk masa depan.
Perempuan menjadi bagian penting dari hubungan tersebut. Mereka berada dekat dengan sumber daya, ikut menopang ekonomi keluarga, namun pada saat yang sama masih membutuhkan ruang yang lebih besar untuk menentukan bagaimana sumber daya dikelola.
Karena itu, menjaga mangrove sekaligus memperkuat perempuan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Tata kelola mangrove yang inklusif membutuhkan pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat, penguatan kelembagaan adat, peningkatan kapasitas kelompok perempuan, serta kebijakan yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat.
Sebab, keberhasilan menjaga mangrove tidak hanya diukur dari berapa banyak pohon yang tetap tumbuh.
Lebih jauh, keberhasilan itu juga terlihat dari apakah masyarakat yang kehidupannya bergantung pada mangrove memiliki akses yang adil, memperoleh manfaat, dan memiliki suara dalam menentukan masa depan sumber daya alamnya.
Di Pulau Buano, menjaga mangrove berarti juga menjaga kehidupan keluarga-keluarga yang menggantungkan harapan pada pesisir—termasuk perempuan yang selama ini bekerja di balik kehidupan ekonomi rumah tangga. (S-04)

Admin
Penulis