–Terkait Realisasi Anggaran Belanja 2020
AMBON, SPEKTRUM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan agar realisasi anggaran belanja dan program tahun 2020 harus tepat sasaran dan bermanfaat.
Berkaitan dengan itu Mendagri Tito Karnavian mengarahkan seluruh komponen Kemendagri dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2020.
Seperti dirilis Pusat Penerangan Kemendagri, kemarin, Mendagri menyampaikan beberapa hal prioritas yang harus dikerjakan hingga akhir tahun ini utamanya berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Kepala Desa, dan sejumlah agenda politik lokal lainnya.
Mendagri meminta kepada Sekretaris Jenderal atau Sekjen, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda), membentuk tim untuk turun ke 32 provinsi yang melaksanakan Pilkada.
Tujuannya tim itu melakukan koordinasi di daerah dalam membantu mekanisme pemungutan suara dari semua jajaran mulai dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), hingga ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS.
“Tim ini masuk ke 32 provinsi untuk komunikasi dengan KPUD, briefing kepada KPPS, dan melihat kesiapan TPS secara sampling, sehingga kita akan mendapatkan laporan nanti. minggu depan ketika sudah turun dari 32 provinsi,” ujarnya.
Kemudian Mendagri meminta kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) juga membuat tim untuk memonitor, mengakomodir dan menyosialisasikan masyarakat terutama bagi daerah di atas 10.000 yang belum melakukan perekaman atau memiliki surat keterangan merekam.
“Kita bisa monitoring sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak pilih karena tidak memiliki dokumen kependudukan, target kita mudah-mudahan bisa naik partisipasi pemilih” imbuh Mendagri.
Mendagri juga menyampaikan terkait Pilkades di 19 kabupaten, untuk dibentuk tim guna mensosialisasikan Peraturan Mendagri tentang Pilkades yang menekankan protokol kesehatan.
Alasannya, Pilkades harus aman dari penyebaran dan penularan Covid-19. Mekanisme yang dibuat sama seperti Pilkada dalam mengantisipsi terjadinya kerumunan. Dengan demikian, Pilkades tidak menjadi isu negatif di masyarakat.
Selain itu Mendagri pun meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, untuk mengecek realisasi belanja daerah yang masih rendah.
“Salah satu yang menjadi kunci tugas kita adalah untuk mendorong percepatan realisasi belanja, karena di tengah situasi pandemi Covid ini belanja pemerintah pusat maupun daerah itu menjadi tulang punggung berlangsungnya ekonomi,” pungkasnya.
Salah satu indikator berhasilnya Pilkada, kata dia, bukan hanya aman dari gangguan konvensional, kekerasan dan konflik, tetapi juga aman dari penyebaran Covid, serta tingginya partisipasi pemilih.
Untuk itu, Pusat Penerangan dan Ditjen Otda diminta untuk melakikan sosialisasi melalui media massa dan media sosial.
Mantan Kapolri ini mengemukakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan empat bidang. Yakni kesehatan, pendidikan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional.
Mendagri pun menilai program Tahun 2021 kesehatan pada masa pandemi masih menjadi prioritas utama. Selain penguatan 3M+1T, dalam waktu dekat akan diadakan vaksinasi massal.
Ia meminta Dukcapil berkoordinasi dan proaktif dengan Kementerian Kesehatan dalam menyediakan basis data masyarakat yang divaksin.
Mendagri juga mengrahan untuk mengelola 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dengan baik. Di samping itu tiga kawasan pendukung yakni Aruk, Motaain dan Skouw juga harus dipersiapkan.
“Kita tahu dengan adanya Covid-19, perbatasan dan lockdown tapi kita sudah mempersiapkan fondasi untuk kawasan pendukung itu menjadi kawasan ekonomi dalam rangka mendukung ekonomi masyarakat sekitar, dan membanjiri produk-produk Indonesia untuk negara tetangga,” katanya. (*/S-14)