-Murad: Harus ada Pelajaran, Jangan Seenaknya Bicara
Yusri AK “Dade” Mahedar dan partai Golkar meminta maaf kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan institusi Kepolisian. Namun itu bukan mengakhiri masalah antara dirinya dengan Gubernur. Sebab, Gubernur yang juga Ketua DPD PDI-P Maluku, tetap ingin masalahnya diproses lanjut secara hukum.
AMBON, SPEKTRUM – Permintaan maaf Dade Mahedar itu disampaikan melalui Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPD Partai Golkar Maluku, Ridwan Marasabessy, Minggu (15/11/2020).
Ridwan mengakui ada pernyataan Yusri AK Mahedar, Wakil Ketua Bappilu Golkar Maluku, saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar jelang Pilkada 9 Desember 2020.
Mahedar menyebut Gubernur Maluku, Murad Ismail menggunakan kekuatan institusi Kepolisian memenangkan pilkada. Karena itu, secara institusi, Golkar berusaha meminta maaf kepada Gubernur Maluku serta institusi Kepolisian.
“Yang jelas Partai Golkar berusaha minta maaf kepada Kepolisian. Kami juga akan berusaha meminta maaf kepada pak Murad (Gubernur), secara pribadi dan Ketua DPD PDIP Maluku. Kami berusaha bertemu mereka,”ucap Ridwan Marasabessy, Minggu (15/11).
Ridwan juga mengakui, Mahedar saat itu semangat dan masih muda, sehingga kurang “klepas-klepas”. Untik itu mudah-mudahan diberikan pintu maaf bagi kami. Namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan,” tuturnya.
Namun jika tidak diberikan maaf, kata dia, maka Golkar akan melakukan investigasi siapa kader yang telah membocorkan pernyataaan Mahedar seperti dalam video yang telah tersebar itu. “Kami akan mencari tahu siapa yang telah membocorkannya. Sebab Itu pernyataan internal dan terbatas,” tandasnya.
Ridwan pun mengingat dan bertanya, apakah Kepolisian selama ini digunakan untuk memenangkan pilkada di SBT dengan intimidasi para kades.
“Saat itu saya ada. Saya tidak salah ingat, dia (Mahedar), mengatakan itu hanya informasi. Mudah-mudahan saya tidak pikun. Dia bilang karena ada informasi khususnya di kabupaten SBT, untuk daerah lain tidak,” kata Ridwan mengenang statemen Mahedar.
Mahedar, lanjut Ridwan, dia mengusulkan kepada DPP Golkar, saat itu agar dilakukan Momerandum of Understanding antara Partai Golkar dengan pemerintah, dan Kepolisian agar parpol berpesta dengan gawenya sendiri.
Baca Juga: Simpatisan Golkar – PDIP Kecam Mahedar
“Kami ingin menang dan elemen-elemen ini tidak berpihak dan main langsung. Memang Tentara dan Kepolisian tidak terlibat. Namun bila mereka terlibat, pasti kami kelabakan. Itu yang kami minta ke pak Nurdin Halid, semacam ada MoU begitulah,” ungkapnya.
Menyinggung apa Mahedar juga mengatakan Murad pakai Kepolisian memenangkan pemilihan gubernur 2018 lalu, aun Ridwan menepisnya. “Itu hanya wacana. Selama ini kan tidak ada bukti. Kami mohon maaf atas kelalaian Dade Mahedar,” pintanya.
Apalagi, sambung Ridwan, Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar, sangat mengayomi masyarakat Maluku, sehingga tidak elok menuduh Polisi tidak netral. Dia juga optimis Murad memaafkan Mahedar.
“Sehingga Kami yakin ada pintu maaf dari pak Kapolda, dan pak Gubernur. Tidak mungkin beliau kase celaka katong pungadik-adik ini,” tutur Ridwan dengan dialeg Ambon.
Terpisah, menyangkut permintaan maaf itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan tetap memproses dulu apa yang telah dituduhkan Dade Mahedar.
“Proses dulu! Perlihatkan bukti-bukti satu saja yang saya lakukan seperti yang dituduhkan ke saya, baru Kita bicara lain,” tutur Gubernur kepada Spektrum Minggu (14/11) malam melalui ponselnya.
Gubernur juga meminta Mahedar untuk memperlihatkan satu bukti saja yang telah dilakukan dirinya maupun PDIP seperti yang sudah ditduhkan itu. “Setelah itu baru Kita bicara yang lain. Harus jantan dong,” ketusnya.
Gubernur menilai, tebaran wacana Mahedar itu berbau fitnah dan sudah kelewatan.
Baca Juga: Kapolres SBT Polisikan Mahedar
“Ikut Pileg saja tidak pernah dapat suara tapi bicara seakan akan semua orang yang berhasil di Maluku Itu semua tidak benar. Harus ada pelajaran biar yang lain tidak asal bicara jeleknya orang saja. Tetap ada proses dulu,” timpalnya.
Gubernur tetap mau agar kasus ini diproses lanjut, sehingga ada efek jera terhadap yang lain. “Karena itu Saya akan mendorong kasus ini agar diproses lanjut hingga tuntas,” tegasnya.
Disamping itu, terkait permintaan maaf di atas, Gubernur juga meminta agar Ridwan Marasabessy, pengurus DPD Golkar Maluku mendengar hasil rekaman suara Mahendar secara jelas, agar tidak menyampaikan asumsi saja.
“Agar tidak pikun dengar baik-baik rekamannya. Rekaman itu sudah jelas. Untuk itu jangan sampaikan asumsi yang aneh, seolah-olah salah dengar. dengarkan lagi (rekamannya), agar mereka tidak pikun,” tandasnya. (TIM)
