AMBON, SPEKTRUM – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, telah menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Rabu (18/03). Karena kekurangan kuota bahan bakar BBM bersubsidi untuk transportasi laut.
“Pemda Maluku telah mengirimkan surat ke BPH Migas tanggal 18 Maret 2020 dan koordinasi terus dilaksanakan. Pemda Maluku juga telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Maluku, Mercy Barends dan telah ditindaklanjuti dengan membantu komunikasikan dengan BPH Migas. Semoga kekurangan subsidi tersebut bisa dipenuhi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Ismail Usemahu kepada Spektrum di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (19/03/2020).
Soal kuota BBM bersubsidi untuk pelayaran perintis maupun feri penyeberangan, Usemahu menjelaskan, pihaknya telah lakukan rapat koordinasi dengan operator kapal baik Pelni, ASDP, PT Dharma Indah juga BUMD yang bergerak dibidang pelayaran bersama Pertamina.
“Dalam pertemuan tersebut dijelaskan jika sebelumnya BBM bersubsidi diberikan selama satu tahun, namun saat ini diberikan per triwulan jadi untuk Triwulan I sampai Bulan Maret 2020,” jelasnya.
Pada pertemuan tersebut, para operator kapal menjelaskan jika kuota BBM bersubsidi yang kebutuhannya telah disampaikan ke BPH Migas ternyata telah habis.
“Realisasi kebutuhan kuota BBM bersubsidi telah disampaikan ke BPH Migas dan realisasinya sebesar permintaan namun ternyata BBM bersubsidi Triwulan I telah habis hingga operator harus menggunakan BBM industri,” jelasnya.
Kesiapan BBM bersubsidi pada triwulan II sangat penting mengingat pada bulan April ada Ramsdhan dan juga mudik Lebaran Idul Fitri.
“Kami berharap BBM bersubsidi pada Triwulan II tersedia karena ada Ramadhan dan mudik lebaran. Pada saat tersebut BBM bersubsidi tersedia dan bisa dipantau,” katanya.
Surat Pemda untuk BPH Migas itu, meminta kuota BBM bersubsidi sesuai pengusulan operator ke BPH Migas.
Ia berhrap, seluruh operator yang menggunakan BBM bersubsidi melapor ke Pemda, agar bisa dipantau. “Agar jangan sampai sudah diberikan kuota minyak subsidi, namun tidak pernah ada laporan,” tegasnya. (S-16)
